REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat perpolitikan Mesir, Ibrahim Rantau, mengatakan peta konflik di Mesir sudah berubah. Mesir pun kemungkinan kembali ke rezim lama menyusul keputusan pengadilan Kairo yang membebaskan mantan presiden Husni Mubarak terkait dakwaan banyak kejahatan.
“Peta konflik di Mesir sudah mulai berubah,'' kata Ibrahim yang pernah tinggal lama di Mesir ini.
''Awalnya adalah pertentangan pihak nasionalis liberalis dengan Islam,'' katanya. ''Kini berubah menjadi pertentangan pihak rezim militer yang dulu berada di bawah Mubarak dengan pro-Revolusi 2011.”
Pengadilan pidana Kairo, Senin (19/8), memutuskan ‘membersihkan’ nama Mubarak dari dakwaan korupsi uang negara yang disinyalir dipakai untuk kepentingan pribadinya.
Di samping korupsi 1,1 miliar pound Mesir, Mubarak juga didakwa bertanggung jawab atas pembunuhan lebih dari 800 demonstran yang menentangnya dalam Revolusi 2011 lalu. Kasus ini masih dalam penundaan sidang.
Ibrahim menilai ada dua skenario yang mungkin terjadi terkait pembebasan Mubarak hari ini. Pertama, akan memancing kembali munculnya gerakan revolusi seperti pada tahun 2011 yang menuntut penggulingan Mubarak sebagai presiden.
Skenario kedua adalah bisa jadi tidak ada gerakan apa pun sama sekali.
''Karena, masyarakat mungkin sudah lelah dengan berbagai hal yang terjadi di Mesir,'' katanya. ''Masyarakat mulai pesimistis meskipun mereka ingin kebebasan dari rezim.''
Ikuti Whatsapp Channel Republika
