JAKARTA -- Sejumlah negara di kawasan peserta konferensi khusus pergerakan manusia ilegal di Jakarta berkomitmen untuk memperketat kebijakan visa di negranya masing-masing agar tidak disalahgunakan.
Ini merupakan salah satu langkah pencegahan yang dirumuskan dalam Deklarasi Jakarta. Dalam kesepakatan itu disebutkan ke-13 negara baik yang merupakan negara asal, transit dan tujuan para penyelundup dan pencari suaka diminta meninjau ulang kebijakan visa di negaranya secara periodik atau jika memang didapati kebijakan visa mereka sering disalahgunakan.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa mengatakan peninjauan ulang itu khususnya diterapkan pada kebijakan visa on arrival yang sering disalahgunakan.
“Selama ini fasilitas Visa On Arrival banyak disalahgunakan oleh para penyelundup sebagai pintu masuk ke negara transit sebelum berangkat ke negara tujuan. Dalam Deklarasi Jakarta negara-negara yang terlibat dalam pertemuan ini berkomintmen untuk mengambil langkah hukum untuk memastikan kebijakan visa mereka tidak disalahgunakan,” ujar Menlu Marty Natalegawa.
Langkah serupa sudah dilakukan oleh Indonesia yang sejak beberapa waktu lalu menghapuskan kebijakan visa on arrival bagi warga Iran. Kebijakan ini diterapkan setelah diketahui, fasilitas visa on arrival sering disalahgunakan oleh warga Iran untuk transit di Indonesia sebelum berangkat ke Australia dengan perahu.
Deklarasi Jakarta juga meminta negara-negara di kawasan memperketat sistem pengawasan perbatasan dan memperketat prosedur pengecekan dokumen bepergian bagi para pendatang di negaranya.
Selain itu mereka juga berkomitmen saling berkoordinasi dan bertukar informasi diantara otoritas terkait untuk mencegah atau membatalkan visa bagi para pelaku penyelundupan maupun perdagangan manusia.
Upaya pencegahan lain yang dirumuskan dalam Deklarasi Jakarta adalah melakukan langkah mitigasi dengan mengenali kondisi politik, sosial maupun ekonomi yang kerap mendorong orang-orang yang rentan bepergian mencari suaka atau menyelundup ke negara lain.
Menteri Imigrasi Australia, Tony Burke menilai kerjasama imigrasi antar negara di kawasan dan perubahan kebijakan terkait pemberian visa ini akan mampu memberikan pukulan berat bagi jaringan kriminal yang mendalangi penyelundupan manusia ke sejumlah negara tujuan terutama Australia.
"Kita tantang jaringan penyelundup di seluruh kawasan untuk mencari kebijakan imigrasi yang memungkinkan mereka gunakan dari satu negara ke negara lain. Hasilnya akan sangat buruk bagi individu yang mengklaim pencari suaka tapi tidak bisa membuktikannya, sama buruknya ketika mereka menyadari hanya dimanfaatkan oleh para penyelundup.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika