REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat tak mau menanggapi kebijakan penguasa Mesir yang telah membebaskan  mantan presiden Mesir Husni Mubarak.

Gedung Putih menyebut hal itu sebagai urusan Kairo. Namun, Washington mendesak agar Muhammad Mursi segera dibebaskan.

"Sehubungan dengan sidang Mubarak dan keputusan yang dibuat, itu adalah masalah internal hukum Mesir," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Jen Psaki.

"Posisi kami pada Mursi tetap sama. Kami percaya harus ada proses pembebasannya," kata Psaki.

Wartawan telah berhari-hari meminta Departemen Luar Negeri untuk mengomentari situasi yang tampaknya paradoks dari dua pemimpin Mesir itu.

Setelah digulingkan pada awal tahun 2011, Mubarak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keputusan itu itu kemudian dimentahkan dan memerintahkan pengadilan ulang.

Pada Kamis, Mubarak, 85 tahun, dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah di satu rumah sakit militer.

Mursi, yang terpilih secara demokratis tahun lalu, digulingkan oleh tentara pada 3 Juli dan ditahan di satu lokasi yang dirahasiakan.

Tindakan keras militer terhadap pendukung Mursi telah menewaskan ribuan orang.

Psaki mengatakan: "Agar proses inklusif bergerak maju, proses politik inklusif, kami yakin semua pihak perlu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Sulit untuk melakukan itu ketika ada beberapa anggota ditahan. "

Amerika Serikat telah mengutarakan dukungan tak tergoyahkan untuk rezim Mubarak selama 30 tahun sebagai pemimpin Mesir. Setelah gerakan Musim Semi Arab tahun 2011, Washington menerima pemilihan Mursi, dan menekan dia untuk melakukan reformasi demokrasi dan ekonomi.

Namun demikian AS belum mengakui Mursi bahwa digulingkan dengan kudeta militer - satu gerakan yang secara otomatis akan mendorong pemotongan bantuan AS kepada Kairo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika