REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat ogah melontarkan pernyataan terkait pembebasan mantan presiden Mesir, Husni Mubarak (85). AS menyebut itu adalah urusan Kairo. Namun, AS menyeru pengganti Mubarak, Muhammad Mursi juga harus dibebaskan.

"Sehubungan dengan sidang Mubarak dan keputusan yang dibuat, itu adalah masalah internal hukum Mesir," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Jen Psaki, seperti disadur dari AFP.

Psaki melanjutkan, "Posisi kami pada Moursi tetap sama. Kami percaya harus ada proses pembebasannya."

Wartawan telah berhari-hari meminta Departemen Luar Negeri mengomentari situasi yang tampaknya paradoks dari dua pemimpin Mesir itu. Setelah digulingkan pada awal 2011, Mubarak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keputusan itu itu kemudian dimentahkan dan memerintahkan pengadilan ulang. Pada Kamis (22/8), Mubarak dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah di satu rumah sakit militer.

Mursi yang terpilih secara demokratis tahun lalu, digulingkan militer Mesir pada 3 Juli. Ia ditahan di satu lokasi yang dirahasiakan. Tindakan keras militer terhadap pendukung Mursi telah menewaskan ratusan orang.

Psaki mengatakan, "Agar proses inklusif bergerak maju, proses politik inklusif, kami yakin semua pihak perlu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Sulit untuk melakukan itu ketika ada beberapa anggota ditahan."

AS telah mengutarakan dukungan tak tergoyahkan untuk rezim Mubarak selama 30 tahun sebagai pemimpin Mesir.

Setelah gerakan Arab Spring, Washington menerima pemilihan Mursi, dan menekan dia untuk melakukan reformasi demokrasi dan ekonomi.

Namun, AS belum mengakui Mursi digulingkan saat kudeta militer, satu gerakan yang secara otomatis akan mendorong pemotongan bantuan AS kepada Kairo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika