REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Sebuah studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Media Mesir dan Opini Publik mengungkapkan bahwa 79 persen rakyat Mesir percaya pembantaian pada Rabu (14/8) adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sementara, sebanyak 73 persen responden mengatakan Menteri Pertahanan sekaligus Panglima Militer Mesir, Jenderal Abdul Fattah Alsisi, bertanggung jawab atas pembantaian terhadap demonstran pendukung Presiden Mesir terguling Muhammad Mursi di dua pusat konsentrasi massa Rabi'ah Adawiyyah dan An-Nahda Aquare, Nasr City, Kairo.

Pusat survei itu melakukan penelitian pada Kamis dan Jumat (15-16 Agustus 2013) dengan menggunakan sampel dari 3678 orang. Survei menggunakan metode pengambialn sampel dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Seorang peneliti Moustafa Khodari telah menganalisa penelitian yang mengungkapkan bahwa 79 persen masyarakat Mesir menggambarkan pembantaian pada Rabu kelam itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

''Sampel secara geografis didistribusikan di antara wilayah Alsaied dan berbagai kota di Alqanat, Sinai, Alexandria, Matrouh, Beheira, Kafr El-Sheikh, Giza, dan Qalyubia,'' lapor media pemantau Timur Tengah Middle East Monitor yang dikutip Mi'raj News Agency.

Sementara itu, 19 persen dari penduduk Mesir menganggap sebagai insiden yang diperlukan untuk menegakkan hukum negara. Sebagian besar dari mereka adalah dari wilayah Kairo, Menoufia, Al-Sharqiya, Al-Gharbiya, dan Dakahlia di samping beberapa wilayah lainnya.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan dua persen dari sampel lebih memilih untuk tetap diam dan mereka sebagian besar berafiliasi dengan Partai Salafi Nour atau afiliasi-afiliasinya.

Khodari percaya studi ini menunjukkan bahwa individu yang berafiliasi dengan Partai Nour, yang memilih diam, menurun dari enam persen menjadi dua persen. Partai itu mendukung penggulingan Presiden Mursi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika