CANBERRA -- Partai Koalisi akhirnya mengungkapkan rencananya mengenai kerjasama kawasan untuk menghentikan pencari suaka. Koalisi menganggarkan 420 dolar AS untuk mendukung kebijakannya termasuk membayar penduduk Indonesia yang memberikan informasi tentang pencari suaka dan membeli kapal yang akan disewa para pencari suaka.
Rencana itu juga mencakup peningkatan jumlah aparat kepolisian Australia (AFP) yang bekerja di luar negeri, untuk meningkatkan kemampuan SAR Indonesia serta menambah kekuatan pertahanan perbatasan Australia.
Pemimpin oposisi, Tony Abbott dan juru bicara imigrasi Scott Morrison menjelaskan secara rinci rencana mereka di Darwin setelah Abbott sepanjang pagi melakukan pertemuan dengan tentara di barak Robertson.
Morrison mengatakan skema yang ada saat ini tidak mendapat cukup dukungan dari penduduk lokal di Indonesia. "Kita ingin memiliki program yang menjangkau lebih dari 100 desa di Indonesia,” katanya.
Abbott mengatakan pihaknya akan mengalokasikan 20 juta dolar untuk membayar kegiatan “pengawas desa” activities, tapi tidak menggambarkan untuk apa pemerintah membeli perahu atau informasi yang mengarah pada penangkapan pencari suaka yang hendak menyelundup ke Australia.
"Ini adalah jenis kerjasama yang akan dilakukan dilapangan oleh orang-orang kami di lapangan dalam kerangka kerjasama yang erat dengan Indonesia, "katanya.
"Yang penting adalah kita bisa menghentikan perahu pencari suaka. Dan cara ini lebih baik dan lebih masuk akal untuk menghabiskan uang kita di Indonesia daripada menghabiskan $12 juta untuk membangun pusat pemrosesan bagi mereka yang berhasil mencapai Australia."
Menanggapi rencana ini, Menteri Luar Negeri Federal, Tony Burke mengatakan kebijakan ini sebagai proposal yang gegabah karena disampaikan seolah-olah itu telah pasti akan diterapkan.
Menteri Burke juga mengatakan koalisi tidak bertanggung jawab karena membahas operasi rahasia di media serta menuduh oposisi tidak lebih dahulu meminta persetujuan dari negara-negara yang terlibat sebelum membuat pengumuman.
"Koalisi telah gegabah membiarkan kedutaan tahu pada menit-menit terakhir penyampaian rencana ini, tanpa mencari persetujuan, tanpa mencari kerjasama, tanpa mencari keterlibatan langsung dengan negara-negara lain dan itu adalah resep yang hampir bisa dijamin untuk gagal," katanya .
Tony Burke juga menyebut rencana membeli perahu sebagai kebijakan gila. "Dari semua ide-ide gila yang saya dengar di imigrasi, saya pikir membeli perahu adalah ide yang paling gila. Dari perspektif imigrasi, skala kegilaan yang koalisi tawarkan sudah dipastikan takdirnya adalah gagal.” Ujar Tony Burke.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
