REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK--Menteri Luar Negeri RI, Marty M. Natalegawa bertemu dengan Presiden DK PBB pada tanggal 22 Agustus 2013 di Markas Besar PBB di New York jam 09.00 pagi waktu New York (20.00 WIB).
Pertemuan Menlu RI dengan Presiden Dewan Keamanan PBB, Wakil Tetap Argentina pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Duta Besar María Cristina Perceval telah membahas berbagai perkembangan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah, khususnya perkembangan di Palestina, Suriah dan Mesir.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih 1 jam tersebut, Menlu RI meminta penjelasan Presiden DK PBB mengenai penanganan perkembangan di Palestina, Suriah dan Mesir oleh DK PBB.
"DK PBB harus dapat menjalankan mandatnya untuk menjaga Perdamaian dan Keamanan di dunia khususnya di kawasan Timur Tengah" tutur Marty dalam pernyataan resminya, Jumat (23/8).
Khusus Palestina, Menlu Marty menegaskan momentum positif proses perundingan yang difasilitasi Pemerintah AS saat ini harus terus didorong. "DK PBB harus menciptakan kondisi yang kondusif dan mendorong kedua pihak agar terus lakukan perundingan", jelas Marty.
Mengenai perkembangan di Suriah, Presiden DK menyampaikan tiga hal mendasar yang menjadi perhatian DK PBB yaitu dugaan penggunaan senjata kimia, kesulitan dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan tantangan dalam mendorong proses perundingan damai Konferensi Jenewa II.
"DK PBB harus mencari opsi-opsi lain agar perundingan damai Suriah segera digelar, termasuk pendekatan yang sifatnya bertahap untuk menciptakan rasa saling percaya diantara pihak yang bertikai," tambah Menlu RI.
Menyinggung masalah Mesir, Menlu RI kembali menyampaikan keprihatinan sangat mendalam terhadap tindak kekerasan yang telah mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. "Jika tidak dihentikan, terdapat potensi eskalasi dan korban jiwa yang lebih besar lagi" tutur Marty.
Menlu RI menegaskan kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan permasalahan. "Diperlukan sikap yang mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat mesir untuk mencari solusi yang bersifat win-win", tambah Marty.
Dalam kesempatan tersebut Menlu mendesak DK PBB untuk menjalankan mandatnya dalam memastikan terciptanya perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan mandat Piagam PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika