REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan mandatnya dalam memastikan terciptanya perdamaian dan keamanan di Timur Tengah, khususnya Mesir sesuai dengan mandat Piagam PBB.
"Masyarakat internasional, termasuk DK PBB, perlu menciptakan situasi kondusif bagi seluruh pihak di Mesir untuk melakukan dialog dan rekonsiliasi" kata Marty dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan bahwa Mesir merupakan sahabat Indonesia. RI tidak menghendaki kekerasan yang berkelanjutan di Mesir sebagaimana terjadi di beberapa negara di kawasan.
Meskipun sampai saat ini, perkembangan di Mesir belum masuk agenda tetap DK, Menlu RI ingatkan pentingnya ambil langkah antisipatif agar kejadian di Suriah tidak terulang di Negeri Piramida itu, berikut negara-negara Timur Tengah lainnya.
"Kekerasan bukanlah jalan untuk menemukan solusi. Diplomasi harus bergerak untuk selesaikan permasalahan di Timur Tengah," kata Marty.
Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap tindak kekerasan yang telah mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka di Mesir.
"Konflik di Mesir jika tidak dihentikan, terdapat potensi eskalasi dan korban jiwa yang lebih besar lagi" kata dia.
Menlu RI menegaskan bahwa kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan permasalahan.
"Diperlukan sikap yang mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat Mesir untuk mencari solusi yang bersifat 'win-win' (menang-menang) dari pihak yang bertikai," kata Marty.
Terkait dengan Palestina, Menlu RI mengatakan bahwa terdapat momentum positif dengan dimulainya proses perundingan yang difasilitasi Pemerintah AS. Oleh karena itu, upaya itu harus terus didorong.
"DK PBB harus menciptakan kondisi yang kondusif dan mendorong Palstina-Israel agar terus lakukan perundingan," katanya.
Sementara itu, mengenai perkembangan di Suriah, Menlu mendorong agar DK PBB mencari alternatif penyelesaian di negara itu.
"DK PBB harus mencari opsi-opsi lain agar perundingan damai Suriah segera digelar. Pilihan itu termasuk dengan pendekatan yang sifatnya bertahap untuk menciptakan rasa saling percaya di antara pihak yang bertikai," katanya.
Sebelumnya, Marty bertemu dengan Presiden DK PBB pada tanggal 22 Agustus 2013 di Markas Besar PBB, New York, pukul 9.00 pagi waktu setempat (20.00 WIB).
Pertemuan itu diikuti Menlu RI dengan Presiden Dewan Keamanan PBB, Wakil Tetap Argentina pada PBB, Duta Besar Mar?a Cristina Perceval guna membahas berbagai perkembangan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah, khususnya perkembangan di Palestina, Suriah dan Mesir.
Dalam pembahasan yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, Menlu RI meminta penjelasan Presiden DK PBB mengenai penanganan perkembangan di Timur Tengah oleh DK PBB.
"DK PBB harus dapat menjalankan mandatnya untuk menjaga Perdamaian dan Keamanan di dunia khususnya di kawasan Timur Tengah" tutur Marty.
Ikuti Whatsapp Channel Republika