REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel mendorong rencana pembangunan 1.500 apartemen di pemukiman ilegal di Yerusalem Timur. Langkah ini dinilai dapat merusak pembicaraan perdamaian baru dengan Palestina. Juru bicara kota Brachie Sprung mengatakan otoritas kota telah menyetujui rencana pembangunan infrastruktur proyek.
Namun, persetujuan pemerintah masih diperlukan. Pembangunan konstruksi pun baru bisa dilakukan bertahun-tahun mendatang.
Rencana tersebut datang beberapa hari setelah Israel dan Palestina melanjutkan pembicaraan damai. Pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur menjadi salah satu masalah yang memisahkan kedua belah pihak.
Kota ini juga mendorong pembangunan di pemukiman Ramat Shlomo, sebuah proyek yang meningkatkan ketegangan dengan AS. Dalam laporan Al-Jazeera, Senin (26/8), Israel pertama kali mengumumkan rencana pembangunan pemukiman pada 2010 saat kunjungan Wapres AS Joe Biden.
Hal itu memicu keretakan diplomatik dengan Washington dan butuh waktu berbulan-bulan untuk membaikinya. Israel mencaplok Yerusalem Timur setelah perang 1967. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netayahu menolak memberi komentar atas rencana pembangunan apartemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika