REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI, Husna Bey Fananie mendesak Pemerintah Indonesia meminta bukti-bukti nyata benarkah tentara Suriah menggunakan senjata kimia untuk menyerang warganya kepada PBB. Sehingga, PBB bisa mengirim agen khusus untuk menyelidiki ada tidaknya penggunaan senjata kimia di Suriah.

Amerika Serikat berencana menyerang Suriah jika  terbukti menggunakan senjata kimia kepada rakyatnya. Persiapan Negeri Paman Sam itu diperkuat armada kapal perang AS di Suriah.

"Kalau sekedar isu atau sekedar berita yang dirilis, itu bisa saja permainan orang AS yang disusupkan ke Suriah.

Sebenarnya persoalan Suriah adalah persoalan dalam negeri mereka sendiri, AS tidak perlu turut campur," kata anggota DPR dari Fraksi PPP itu Senin (29/8).

Fananie mengatakan, jika ada penyerangan tentara asing atau Amerika, maka persoalannya menjadi lain. "Jika AS menyerang Suriah maka sama saja itu aneksasi, bukan membantu rakyat Suriah," ujarnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, katanya, harus membuat pernyataan jika AS menyerang Suriah, maka AS menyalahi perjanjian yang dilakukan PBB terkait intervensi ke negara lain. Menurutnya, urusan Suriah adalah urusan Kemanusiaan HAM yang merupakan urusan internal Suriah sendiri.

Fananie berpendapat, Pemerintah Indonesia harus meminta penjelasan dari pemerintah Suriah terkait ada tidaknya penggunaan senjata kimia tersebut. Hal itu juga harus disaksikan PBB.

Indonesia, masih kata Fananie, sebagai negara merderka dan berdaulat harus bisa memberikan masukan kepada PBB dan dunia. "AS dan Suriah harus mematuhi hukum internasional dalam masalah ini," katanya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika