REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bergerak mempromosikan Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Cacat (CRPD). Hal ini digelar dalam seminar di Hanoi pada 29 Agustus.
Diselenggarakan bersama oleh Departemen Tenaga Kerja, Penyandang Cacat dan Urusan Sosial (MoLISA), Pusat Pembangunan Asia-Pasifik untuk Penyandang Cacat (APCD) dan Dana Anak PBB (UNICEF), acara ini diadakan untuk meningkatkan keterlibatan para penyandang cacat di Komunitas ASEAN.
Berpidato pada acara tersebut, Wakil Menteri Tenaga Kerja, Penyandang Cacat dan Sosial, Nguyen Trong Dam, mengatakan Vietnam memiliki hampir 6,7 juta penyandang cacat, atau sekitar 7,8 persen dari populasi nasional. Angka ini diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang, ia menambahkan.
Vietnam menandatangani CRPD dan secara aktif bekerja untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium bagi penyandang cacat, katanya. Dia menambahkan bahwa negara ini juga menyempurnakan hukum dan kebijakan untuk mempromosikan hak-hak mereka (penyandang cacat) dan membangun peta jalan untuk memasuki CRPD.
Dam mengatakan, seperti dilansir VNA, Jumat (30/8), bahwa proyek-proyek kesejahteraan sosial meskipun bagi jutaan penyandang cacat sedang dilakukan, sumber daya yang terbatas mengurangi dampaknya.
Lotta Sylwander, kepala perwakilan UNICEF di Vietnam, mengatakan 155 negara telah menandatangani CRPD, 90 menandatangani protokol opsionalnya, 127 meratifikasi konvensi tersebut dan 76 menyetujui serta bergabung protokol opsional.
Diskusi-diskusi pada acara tersebut berkisar kegiatan ASEAN untuk mempromosikan CPRD, serta prestasi yang relevan, tantangan dan rekomendasi. Pada kesempatan tersebut, MoLISA dan APCD juga menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama terkait.