PHNOM PENH -- Para staf perngadilan hak azasi manusia (HAM) Kamboja, ECCC, yang mengadili mantan anggota Khmer Merah, mengancam mogok mulai Ahad (1/9) karena gaji mereka belum dibayar sejak Juni lalu.
Sedikitnya 100 staf yang bekerja membantu jalannya proses peradilan itu, menyatakan akan memulai aksinya akhir pekan. Aksi ini dikhawatirkan mengganggu jalannya persidangan atas dua bekas pemimpin Khmer Merah, Nuon Chea dan Khieu Samphan. Peradilan atas dua tokoh rekan Pol Pot ini sudah memasuki tahap akhir.
Masalah kurangnya dana juga mendapat perhatian Sekjen PBB Ban Ki-moon yang memperingatkan kemungkinan peradilan HAM ini akan bubar.
Jurubicara pengadilan HAM Kamboja Neth Pheaktra menjelaskan, 100 dari 250 staf yang belum dibayar gajinya sejak Juni lalu, akan mogok kerja mulai Minggu 1 September. "Jika tidak akan penerjemah, atau seksi lainnya tidak bekerja, itu berarti ECCC tidak akan berjalan. Risiko terberatnya adalah menunda peradilan kasus orang nomor 2 Khmer Merah," kata Pheaktra kepada ABC. "Kami tidak mau hal itu terjadi, tapi tidak ada pilihan lain karena kami tidak mungkin bekerja tanpa digaji".
Sejak dibentuk tahun 2006, ECCC sudah mengalami kesulitan dana secara rutin. Sejauh ini donor terbesar diperoleh dari Australia, Jepang dan Uni Eropa. ECC membutuhkan 3 juta dollar untuk tahun anggaran 2013 ini.
Jurubicara Pemerintah Kamboja Keo Remy ketika dikonfirmasi ABC, menolak berkomentar atas situasi ini.
Dua terdakwa dalam pengadilan ECCC ini, Saudara Nomor 2 Nuon Chea (87) dan mantan kepala pemerintahan Khmer Merah, Khieu Samphan (82), membantah tuduhan sebagai penjahat perang, pelaku genosida dan kejahatan atas kemanusiaan.
Khmer Merah berkuasa di Kamboja tahun 1975 hingga 1979, dipimpin Pol Pot yang meninggal tahun 1998. Rezim ini mengakibatkan tewasnya seperempat populasi negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
