REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Para pengamat politik Mesir menilai, pemberitaan koran-koran nasional pascarevolusi umumnya bias terhadap Ikhwanul Muslimin, terutama di masa pemerintahan Muhammad Mursi dan pascapenggulingannya.

"Berita-berita media massa Mesir pascarevolusi sangat bias dan kadang tidak proporsional yang mengarah pada pembohongan publik," kata Mamdouh Sabri dalam dialog interaktif dengan jaringan televisi Al Sharq Al Awsat, Sabtu (31/8).

Sabri merujuk pada laporan koran Al Shouruq terbitan Sabtu yang menyebut, jumlah pengunjuk rasa Ikhwanul Muslimin pada Jumat (30/8), hanya ratusan orang di Kairo dan sejumlah ibu kota provinsi.

"Padahal jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan di Kairo dan sejumlah provinsi. Ini pembohongan publik," tutur Sabri.

Unjuk rasa Ikhwanul Muslimin yang disebut 'Jumat Syuhada' tersebut, digelar di beberapa tempat di Kairo dan di berbagai provinsi dengan mengusung beberapa tema. Aksi demo di Kairo mengusung tema, 'Jumat Pemulihan Revolusi', di Alexandria bertema 'Jumat Penentuan', dan di Fayoum memboyong tema 'Jumat Penumbangan Pemerintah Kudeta'.

Unjuk rasa sejuta orang itu menimbulkan aksi kekerasan di beberapa tempat di Kairo yang menewaskan belasan orang akibat bentrokan dengan aparat keamanan. Jumlah korban jiwa yang muncul di media massa setempat juga beragam. Al Ahram, misalnya, menyebut enam orang tewas, Al Watan lima orang, Al Masri Al Youm tiga orang, dan Al Naba menyebut 15 orang tewas.

Koran nasional Mesir umumnya dimiliki pemerintah. Warga Mesir menamainya 'Al Jaraid Al Qaumiyah'. Selain itu, sejumlah partai politik juga memiliki koran seperti Al Wafd dan Al Ahrar. Namun, Sejumlah koran milik kubu Islam dibredel pascapenumbangan Mursi dalam kudeta militer pada 3 Juli silam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika