REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Badan anti-korupsi Cina menyelidiki dugaan korupsi Direktur Jenderal di Kementerian Aset dan Administratif Cina (SASAC) Jiang Jiemin. Penyelidikian petinggi negara ini menjadi 'mangsa' perdana penegakan anti-korupsi Cina di bawah kepemimpinan Presiden Xin Jinping.
Jiemin dituduh melakukan tindakan indisipliner berupa menelan uang negara untuk kepentingan pribadi. Tindakan amoral itu, dilakukan dia saat menjabat sebagai pimpinan di China National Petroleum Company (CNPC). Perusahaan migas milik negara itu merupakan yang terbesar di Cina.
Reuters mengatakan, tercatutnya nama Jiemin menyusul tuduhan yang sama terhadap bawahannya. Pekan lalu, penyelidik anti-korupsi setempat mencekal empat nama eksekutif di CNPC. Mereka antara lain, Wakil Manajer Umum CNPC Li Hualin, Wakil Presiden Petro China Ran Xinquan dan Wang Yongchun, serta Kepala Geologi Petro China Wang Dafu. Belum ada rincian pasti tentang sangkaan terhadap keempat nama tersebut. Keempatnya juga belum menunjuk pengaca hukum untuk melakukan pembelaan. Namun keempatnya masih dibawah penyelidikan dan pengawasan badan anti-korupsi Cina.
Perkara korupsi di perusahaan sektor minyak dan gas plat merah memang menjadi salah satu pintu korupsi terbesar. Putaran uang di sektor migas yang mencapai triliunan tentu membuka peluang prilaku amoral. Apalagi CNPC merupakan induk dari Petro China yang menjadi BUMN terbesar di kawasan Asia.
China Morning Post mengatakan, diperiksanya Jiemin kuat dugaan terkait dibukanya kembali perkara korupsi Kepala Keamanan Dalam Negeri Cina Zhou Youngkang. Nama terakhir adalah mantan elit di Polit Biro Partai Komunis Cina (PKC). Menanjaknya karir Jiemin lantaran kedekatannya dengan Zhou. Peran Zhou di lingkaran puncak partai terbesar di Cina itu membawa Jiemin ke posisi Menejer Umum CNPC pada 2006 lalu. Nama Jiemin terus menanjak saat dirinya mengepalai CNPC pada 2011. Sejak Maret 2013 nama Jiemin digodok PKC untuk duduk di SASAC. SASAC adalah lembaga negara setingkat kementerian yang menguasai ratusan BUMN Cina.
Reuters mengatakan, kepemimpinan baru Tirai Bambu tidak menurunkan intensitas perang terhadap korupsi. Jinping mulai memetakan perang terhadap pelaku korupsi etape pertama kepemimpinannya.Sistem hukum di Cina menempatkan sanksi mati bagi pelaku korupsi. Juli lalu, otoritas peradilan korupsi menolak penangguhan hukuman terhadap Manajer China Mobile Liu Zhijun lantaran dituduh melakukan penyuapan. Hukuman serupa juga bakal menimpa bekas bekas Walikota Chongqing Bo Xilai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika