REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah Indonesia diingatkan untuk patut mewaspadai kebijakan Australia, terutama terkait penyelundupan manusia, apabila Partai Koalisi Liberal Nasional pimpinan Tony Abbot memenangi pemilihan umum.

"Bila benar Partai Koalisi Liberal-Nasional memenangi Pemilu maka yang patut diwaspadai adalah kebijakan Pemerintah Australia untuk menggelontorkan uang ke Indonesia sebesar AUS$ 420 Juta untuk menyelesaikan masalah penyelundupan manusia (people smuggling)," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana Hikmahanto di Jakarta, Senin (2/9).

Menurut dia, berdasarkan sejumlah survei partai oposisi yang dipimpin oleh Tony Abbot diperkirakan akan memenangkan pemilihan umum di Australia pada 7 September mendatang.

Sebelumnya, kata dia, Abbot dalam pernyataannya yang dikutip oleh The Australian pada 27 Agustus merasa penentangan Ketua Komisi I DPR RI terhadap programnya tidak berarti Jakarta akan menolak program penggelontoran uang untuk menyelesaikan penyelundupan manusia.

Hikmahanto menilai Abbot dengan percaya diri mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dapat diajak bekerja sama untuk mengimplementasikan janji kampanyenya.

"Bila terpilih, maka rakyat Australia akan menagih janji Abbot. Abbot pun akan memastikan pemerintah Indonesia mengikuti kebijakan yang telah digariskan. Menjadi pertanyaan bagaimana Abbot dapat memastikan pemerintah Indonesia akan bisa menerima programnya?," katanya.

"Indonesia pernah mengalami hal seperti ini ketika isu Corby mencuat dalam agenda Pemilu di Australia. Janji (Julia) Gillard untuk mengupayakan pengembalian Corby telah membuat Presiden Yudhoyono dalam posisi dilematis antara suara rakyat sendiri dengan keinginan Pemerintah Australia," katanya.

Ia  merujuk pada keputusan Presiden mengabulkan grasi kepada Corby dan rakyat pun tersakiti hatinya. Hikmahanto mengingatkan bahwa peristiwa itu bukannya tidak mungkin terulang kembali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika