PORT MORESBY -- Para pemilik tanah di Pulau Manus, PNG, mengatakan, mereka tidak mendapat manfaat dari pusat pemrosesan pencari suaka Australia di pulau itu.
Para pemilik tanah Pulau Manus merasa kecewa pada apa yang mereka rasakan sebagai tidak adanya manfaat dari pusat pemrosesan pencari suaka pemerintah Australia di pulau itu. Ketika dibuka kembali November tahun lalu, pusat pemrosesan pencari suaka pemerintah Australia mendapat dukungan dari sebagian besar penduduk Pulau Manus.
Warga berharap untuk mendapat pekerjaan dan kesempatan bisnis dengan adanya pusat pemrosesan itu.
Anggota Parlemen dari Pulau Manus, Ron Knight, mengatakan, dukungan itu kini tidak sebesar sebelumnya. "Tidak ada perusahaan Manus yang dilibatkan saat ini. Nampaknya tidak akan ada," kata Knight.
Knight mengatakan, para pemilik tanah di daerah Los Negros dekat pusat pemrosesan itu merasa, mereka tidak mendapat manfaat apa-apa.
Mereka memblokir akses ke tempat pembuangan sampah dan mengancam akan memutuskan saluran air dan memblokir jalan masuk, jika mereka tidak diberi kompensasi.
Warga lokal sebelumnya menawarkan untuk mengelola tempat pembuangan sampah, tapi malah kontraktor dari luar negeri didatangkan untuk mengelolanya.
Kata Knight, para pemilik tanah itu ingin pemerintah Australia dan PNG memberi mereka ganti rugi 130,000 dolar Australia atas penggunaan tanah dan berlabuhnya kapal AL Australia di lepas pantai.
Pemerintah Australia telah menjanjikan suatu paket pembangunan khusus untuk Pulau Manus sebagai imbalan kehadiran pusat pemrosesan disana.
Paket tersebut mencakup perbaikan jalan raya, pembangunan ruang kelas dan perbaikan atap dari pasar utama di pulau itu.
Pembangunan dan perbaikan sudah dimulai, tapi menurut penduduk lokal terlalu lamban.
Bukan hanya penduduk Pulau Manus yang jengkel - para pengusaha dari daratan PNG juga kecewa bahwa sebagian besar kontrak pembangunan dan pasokan untuk pusat pemrosesan itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika