REPUBLIKA.CO.ID, HAVANA -- Kuba mendesak Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB agar berusaha mencegah serangan militer yang diusulkan terhadap Suriah.
Di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri di Havana, Kuba menyeru Dewan Keamanan agar melaksanakan mandatnya untuk mencegah setiap pelanggaran perdamaian dan menghentikan campur tangan yang mengancam keamanan internasional di wilayah yang mudah bergolak di dunia itu.
"Kuba percaya Sidang Majelis Umum, satu-satunya badan PBB yang mewakili semua negara, juga bertanggung-jawab untuk menghentikan agresi. Pemerintah Kuba juga mendesak Sekjen PBB Ban Ki-moon agar terlibat secara langsung dalam mencegah peristiwa yang ditunjukkan sebagai tak terelakkan oleh presiden AS", kata pernyataan tersebut yang dilansir Xinhua, Selasa (3/9).
Ban, katanya, mesti melakukan tindakan mendesak dan dilomatik agresif guna melaksanakan tanggung jawab kantornya yang sangat besar, yaitu memelihara perdamaian dan kestabilan global. Meski pun mengutuk keputusan Presiden AS Barack Obama untuk menyerang negara Arab itu, pernyataan tersebut juga menyeru Kongres AS agar menentang campur tangan militer di Suriah, seperti yang dilakukan Parlemen Inggris pada Kamis (29/8).
Namun walaupun Parlemen Inggris pekan lalu memveto setiap aksi militer terhadap Suriah dan Barack Obama memutuskan untuk berkonsultasi dengan Kongres, beda lagi dengan Presiden Prancis Francois Hollande. Dia kembali menegaskan tekadnya untuk menghukum pelaku dan berencana membahas masalah Suriah selama pertemuan darurat parlemen pada Rabu.
"Jika Kongres AS menolak serangan yang diusulkan dan diumumkan oleh presiden, itu akan memberi sumbangan yang mengejutkan dan berharga bagi perdamaian dunia. Tapi jika menyetujui tindakan tersebut, maka anggota Kongres nantinya harus menerima konsekuensi dalam catatan sejarah yang tak kenal lelah," kata pernyataan itu.
Pernyataan Pemerintah Kuba tersebut, yang juga mendesak lebih banyak negara untuk mendorong penyelesaian bagi konflik itu melalui saluran diplomatik, tapi pertumpahan darah lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika