REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Otoritas Israel menolak syarat pembicaraan damai dengan pemerintah Palestina. Pejabat Menteri Pertahanan Israel Moshe Ya'alon mengatakan, Tel Aviv tidak akan menggubris permintaann Ramallah untuk meninggalkan semua pemukiman dan basis militer Yahudi di Yerussalem Timur dan Tepi Barat. 

Penolakan tersebut menandai jalan terjal pembicaraan damai pembentukan dua negara. "Kita tidak ada urusan dengan rencana evakuasi di Yerussalem dan Tepi Barat," kata Ya'alon kepada Associated Press dan dilansir Saudi Gazette, Kamis (5/9).

Menteri dari Partai Likud ini menegaskan, pembicaraan damai dengan Palestina adalah tanpa syarat. Kehendak Palestina pun dianggap tidak ada dalam paket kemauan bersama. Bagi Ya'alon pembicaraan damai harus dilakukan tanpa syarat dan langsung. 

Alih-alih akan mengosongkan dan menghentikan pemukiman ilegal, lanjutnya, Departemen Pertahanan akan mempertahankan wilayah itu lantaran diproyeksikan menjadi basis militer terdepan bagi Otoritas Yahudi tersebut. Pembangunan pemukiman pun akan dipercepat.

"Kita harus menyampaikan ini. Di Timur Tengah kita perlu membicarakan tentang kepentingan kita dan tidak akan meladeni perjanjian damai dengan syarat yang merugikan," kata dia. 

Perundingan damai Israel-Palestina kembali mendapat sorotan internasional. Pembicaraan damai bagi keduanya tidak pernah mencapai titik terang. Ketiadaan kata sepakat dalam setiap pembicaraan membuat masa depan kemerdekaan masyarakat Palestina suram. 

Meski pun sudah mendapat pengakuan sebagai negara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), namun pemerintahan di Ramallah tidak sanggup menahan pengikisan wilayahnya dari aksi sabotase. Negeri Yahudi terus mengokupasi paksa wilayah Palestina. Tercatat sekira 3.100 unit rumah dibangun otoritas Israel di sepanjang Yerussalem Timur dan Tepi Barat. Padahal, dua wilayah tersebut adalah milik Palestina. 

PBB dan Amerika Serikat (AS) juga tidak terima dengan aksi sepihak Otoritas Yahudi tersebut. Tapi pembangunan tetap berlanjut. Palestina mendesak agar internasional menghentikan aksi tersebut.

Pemerintah Palestina pun memblokir semua pembicaraan damai dengan Otoritas Israel jika tetap mengikis wilayah tersebut. Penolakan itu menjadi syarat mutlak setiap pembicaraan damai dengan Israel selain pembebasan tahanan.

Ketua Dewan Yahudi Avi Ro'eh mengatakan, pembicaraan damai keenam yang digagas Washington tidak akan berkembang alias jalan di tempat. Alasannya, kengototan Palestina hanya membawa jalan buntu. Proyek pembangunan di Yerussalem Timur dan Tepi Barat pun diklaim untuk kemajuan bersama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika