REPUBLIKA.CO.ID, ST PETERSBURG -- Dua pejabat paling senior Uni Eropa pada Kamis menyerukan sebuah solusi politik untuk konflik yang berlangsung di Suriah saat para pemimpin dunia berkumpul di St. Petersburg untuk menghadiri KTT G20.
KTT G20 yang berlangsung selama dua hari itu diperkirakan akan didominasi oleh Amerika Serikat yang mencari dukungan untuk melancarkan aksi militer terhadap Suriah.
"Tidak ada solusi militer bagi konflik Suriah, hanya solusi politik yang dapat menghentikan pembantaian mengerikan dan pelanggaran hak asasi manusia di sana," kata Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy kepada wartawan di St.Petersburg beberapa saat setelah kedatangan Presiden AS Barack Obama.
Seruan agar mengakhiri konflik Suriah dengan solusi politik juga dilontarkan oleh Presiden Komisi Eropa, Jose Barroso.
"Situasi tersebut masih membutuhkan perhatian dunia, Uni Eropa berkeyakinan bahwa harus ada upaya keterlibatan melalui solusi politik bagi konflik tersebut," kata Barosso di samping Van Rompuy.
Obama sebelumnya menyatakan bahwa dirinya mendukung aksi militer terhadap pemerintah Suriah yang dipimpin Bashar Al-Assad karena rezimnya diduga telah menggunakan senjata kimia guna menghalau pemberontak. Tetapi sejumlah pemimpin dunia juga ada yang menentang rencana intervensi Obama tersebut.
Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu mengatakan bahwa Bashar tidak mungkin mengizinkan pasukannya untuk menggunakan senjata kimia serta segala serangan terhadap Suriah tanpa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa akan berarti sebagai "agresi militer".
Negara anggota Uni Eropa sendiri sikapnya terbagi atas rencana intervensi militer terhadap Suriah, dengan sikap yang berseberangan dari dua kekuatan ekonomi terbesar di blok itu, Prancis dan Jerman.
Prancis mengatakan akan mendukung Amerika Serikat dan bergabung dalam aksi militer terhadap Suriah, sementara Jerman menolak untuk terlibat dalam serangan militer. Perdana Menteri Inggris David Cameron sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap Obama, tetapi dukungan tersebut bertentangan dengan sikap parlemen Inggris yang menentang segala bentuk intervensi militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika