REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Partai Buruh secara resmi telah mengakui kekalahan dalam pemilihan umum (pemilu), Sabtu (7/9). Ini sejalan dengan prediksi pada analis dan hasil perhitungan cepat yang perlahan tapi pasti menunjukkan kemenangan pihak oposisi.
Kemenangan koalisi yang dipimpin Partai Liberal membawa angin segar bagi pemimpin oposisi, Tony Abbott. Ini sekaligus juga menjadi akhir dari enam tahun masa pemerintahan Partai Buruh yang telah lama dirongrong konflik internal yang menimbukan kekecewaan publik.
Partai Buruh juga telah lama berusaha untuk memenangkan suara pemilih yang marah akibat kebijakan tidak populer pajak emisi karbon yang menggembungkan tagihan negara.
Menteri Kesehatan Tanya Plibersek dalam sebuah siaran televisi tanpa ragu mengatakan setelah 13 persen suara pemilih telah dihitung partainya akan kehilangan tempat di pemerintahan.
''Secara alami saya memiliki firasat itu. Tapi saya pikir alasannya cukup jelas, ukuran koalisi,'' kata Plibersek. Ucapan Plibersek dikuatkan oleh pendapat para analis, poling opini, dan hasil perhitungan suara yang secara jelas menunjukkan kemenangan Partai Liberal.
Partai Liberal mencopot Kevin Rudd pada 2010 lalu sebagai perdana menteri, yang kemudian digantikan Julia Gillard, hanya untuk mengembalikannya menjadi calon pemimpin yang dimajukan dalam pemilu 2013 di tengah keputusasaan yang melanda partai itu.
''Ini merupakan pemilu yang kubu pemerintahnya dikalahkan berkali-kali oleh oposisi,'' kata mantan Perdana Menteri Bob Hawke sesaat setelah pemungutan suara ditutup di negara bagian New South Wales, Queensland, Victoria, dan Tasmania.
Abbott berhasil membangun opini yang kuat di tengah pemilih dengan berjanji untuk mengontrol pengeluaran pemerintah, menekan kebijakan pajak emisi karbon, dan menghentikan arus pengungsi yang terus mengalir.
Kampanyenya semakin kuat atas dukungan magnet media Rupert Murdoch dan media cetak yang dipimpinya yang berhasil membuat pemilih menolak pemerintahan pimpinan Partai Buruh. Media cetak Australia lainnnya Fairfax juga mengatakan sudah saatnya pemerintahan berubah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika