REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, serangan terhadap Suriah harus dilakukan dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Presiden SBY menilai, penggunaan kekuatan militer untuk melakukan serangan terhadap Suriah untuk menghukum pengunaan senjata kimia tanpa adanya mandat dari PBB merupakan sesuatu yang tidaklah tepat.
Dikhawatirkan, kondisi tersebut akan menciptakan tragedi kemanusiaan tidak bisa dihentikan. "Dalam situasi saat ini, penggunaan kekuatan militer untuk menyerang Suriah tanpa mandat PBB, apalagi dengan tujuan untuk menghukum, adalah tidak tepat," katanya seperti dikutip dalam situs www.setkab.go.id.
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Rusia, isu yang paling mengemuka tak lain persoalan Suriah. Apalagi ada dua pendapat yang berkembang dalam pembahasan di forum tersebut.
Yang pertama, dikarenakan telah digunakannya senjata kimia Presiden Assad maka perlu adanya hukuman terhadap Suriah tanpa adanya mandat dari PBB.
Namun, Presiden melanjutkan, ada juga yang berpendapat tanpa adanya mandat dari PBB tidak diperkenankan untuk melakukan serangan terhadap Suriah.
Mandat diberikan setelah adanya bukti yang jelas dengan penggunaan senjata kimia dan diputuskan dalam Sidang Umum Dewan Keamanan PBB.
Meski Indonesia juga bukan anggota Dewan Keamanan PBB dan pemegang hak veto, namun Indonesia tetap peduli karena ada kewajiban moral dengan dua alasan.
Pertama, Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia dan Suriah juga negara Islam; dan yang kedua adanya amanat konstitusi UUD 1945 tentang perdamaian.
"Indonesia harus berbuat meski ada keterbatasan kewenangan, karena tidak tepat jika ada anggapan bahwa Indonesia memiliki power untuk menyelesaikan konflik di Suriah," ujarnya.
Oleh sebab itu, Presiden SBY mendorong langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Setidaknya ada tiga opsi dan solusi yang dapat dipilih.
Pertama, kekerasan harus dihentikan. Kedua, dengan diakhirinya perang saudara maka bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Ketiga, urusan Suriah penyelesaiannya bukanlah solusi militer namun merupakan Solusi politik.
"Pelaksana tiga solusi tersebut adalah masyarakat internasional yang diberi mandat PBB untuk melakukan tugas itu," kata Presiden SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika