REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK--Pejabat senior PBB, Senin (9/9), menyerukan penahanan diri maksimal oleh semua pihak dalam konflik di Republik Demokratik Kongo (DRC). Saat inibnegara itu menghadapi pengungsian besar warganya akibat kerusuhan yang berkecamuk dan pelanggaran HAM.
Mary Robinson, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Wilayah Danau Raya, mengakhiri perjalanan regionalnya di DRC, Rwanda dan Uganda dan mendesak "semua kelompok tak sah yang bersenjata agar meletakkan senjata mereka dan memprioritaskan penyelesaian politik", kata kantor juru bicara PBB pada Senin (9/9).
Utusan tersebut disertai oleh Martin Kobler, Utusan Khusus Baru Sekretaris Jenderal PBB untuk DRC dan utusan khusus untuk Uni Afrika, Uni Eropa serta Amerika Serikat. Selama perjalanan ke wilayah itu untuk meningkatkan upaya diplomatik bagi perdamaian, Mary Robinson dan utusan lain telah berbicara dengan para pejabat senior pemerintah dan wakil dari pemerintah lokal, masyarkat internasional serta masyarakat sipil di Uganda dan Rwanda.
Kunjungan utusan khusus Sekjen PBB tersebut dilakukan di tengah pertempuran sengit yang baru berkecamuk di DRC Timur, tempat selama satu pekan belakangan gerilyawan M23 --kelompok militer gerilyawan di DRC Timur-- dan kelompok lain bersenjata telah berulangkali bentrok dengan pasukan nasional (FARDC).
Sebagai bagian dari daru upaya untuk menangani kasus kerusuhan yang berlangsung di wilayah itu, Pemerintah DRC bersama dengan 10 negara lain dan empat lembaga regional serta internasional mengesahkan satu kerangka kerja pada Februari di Addis Ababa, Ethiopia.
Pertempuran di DRC berlanjut pada Agustus, saat itu menyeret satu kelompok gerilyawan yang berpusat di Uganda. Konflik tersebut telah membuat lebih dari 100.000 orang meninggalkan tempat tinggal mereka, menambah parah krisis kemanusiaan yang merebak di wilayah itu; sebanyak 2,6 juta orang menjadi pengungsi di dalam negeri mereka dan 6,4 juta orang lagi memerlukan bantuan makanan dan bantuan darurat.
sumber : Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika
