CANBERRA -- Perdana Menteri terpilih Australia, Tony Abbott, menyatakan 'tamat sudah' penyelundupan manusia, namun mengatakan, rencana resminya untuk 'mencegah kapal pencari suaka' baru akan dimulai setelah ia dan timnya dilantik.
Abbott telah kembali ke Canberra, dan sedang dalam proses menentukan siapa yang akan memegang portofolio mana dalam pemerintah Koalisi yang baru - suatu proses yang sempat tertunda oleh hasil yang terlalu ketat di beberapa daerah pemilihan.
Tibanya sebuah kapal pencari suaka minggu ini dengan membawa 57 penumpang, termasuk dua jurnalis, telah memicu pertanyaan tentang kapan "Operation Sovereign Borders" oleh Koalisi akan dimulai.
Operasi tersebut baru akan dijalankan setelah upacara pelantikan yang diselenggarakan 'awal minggu depan'.
Tapi Abbott mengemukakan bahwa ia sudah berbicara dengan Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O"Neill, tentang rencana pemrosesan di luar Australia yang diterapkan oleh pemerintah Partai Buruh terdahulu.
"Kami akan meneruskan sebagian besar pengaturan yang dijalin oleh pemerintah terdahulu dengan PNG," katanya kepada Channel 9 pagi ini.
Kapal paling akhir itu juga membawa dua jurnalis asing - seorang Amerika dan seorang Belanda - yang tiba dengan paspor dan visa yang sah.
Mereka berbasis di Afghanistan untuk The New York Times dan sedang menyusun berita tentang penyelundupan pencari suaka.
Abbott mengumumkan Operation Sovereign Borders pada bulan Juli, yaitu respon militer untuk memberantas penyelundupan manusia, dipimpin oleh seorang perwira bintang-tiga.
Respon itu juga menyangkut pembentukan Operation Relex II - yaitu mengirim kembali kapal-kapal pencari suaka, apabila aman dilakukan.
Abbott mengatakan, ia yakin bisa membereskan semua issue dengan pemerintah Indonesia, sekalipun Jakarta telah menyatakan keraguan tentang rencana tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika