REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Human Rights Watch (HRW) menyatakan pasukan pemerintah Suriah yang paling mungkin untuk disalahkan atas serangan senjata kimia mematikan bulan lalu yang menewaskan ratusan orang.
Satu laporan sebanyak 22 halaman yang dikeluarkan oleh pengawas hak asasi manusia (HAM) Amerika Serikat (AS) itu menyimpulkan bahwa tersedia bukti sangat menunjukkan bahwa militer Presiden Bashar al-Assad yang melakukan serangan.
HRW mengeluarkan temuannya setelah menganalisis laporan-laporan saksi dari serangan roket di Ghouta pada 21 Agustus, informasi tentang kemungkinan sumber serangan, serpihan-serpihan fisik dari senjata yang digunakan, dan gejala medis korban.
"Serpihan-serpihan rocket dan gejala korban dari serangan 21 Agustus di Ghouta memberikan bukti tanda tentang sistem senjata yang digunakan. Bukti ini sangat menunjukkan bahwa pasukan pemerintah Suriah meluncurkan roket pembawa hulu ledak kimia yang mengerikan ke pinggiran kota Damaskus pada pagi," kata Direktur Darurat HRW Peter Bouckaert, Selasa (10/9).
Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan jenis roket dan peluncur yang digunakan dalam serangan itu diketahui hanya dalam kepemilikan dan digunakan oleh pasukan angkatan bersenjata Suriah.
AS menyatakan lebih dari 1.400 orang, termasuk 400 anak-anak, yang terkena gas beracun dalam serangan tersebut, yang telah mendorong ancaman hukuman serangan militer oleh Presiden AS Barack Obama.
Pihak lain memperkirakan jumlah korban yang lebih rendah, tetapi masih angka kematian yang tinggi. Negara-negara Barat dan Liga Arab telah mengutuk serangan itu sebagai kejahatan perang dan menyalahkan rezim Assad, yang telah membantah tuduhan itu.
HRW mengatakan agen saraf sarin kemungkinan besar digunakan dalam serangan itu. Kelompok hak asasi manusia juga mengatakan dua jenis roket tampaknya telah digunakan untuk membawa muatan cairan zat kimia dalam jumlah besar, dan roket 140 mm lebih kecil yang mampu membawa hulu ledak yang dikemas dengan 2,2 kilogram gas sarin.
"Penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah yang mengerikan semakin jelas dan harus kembali fokus pada perdebatan internasional untuk menghalangi penggunaan senjata seperti itu dan lebih luas melindungi penduduk sipil Suriah," kata Bouckhaert.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
