REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Suriah siap untuk menyerahkan senjata kimia dan bergabung dengan konvensi internasional yang melarang penggunaan senjata itu, kata Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem Selasa.
"Sejalan dengan prakarsa Rusia, Suriah akan sepenuhnya meninggalkan senjata kimia," kata Menteri Luar Negeri Walid Muallem dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi satelit pan-Arab Al-Mayadeen.
Damaskus akan mendeklarasikan fasilitas senjata kimia dan berhenti memproduksi senjata tersebut, kata Muallem.
"Kami siap untuk menunjukkan fasilitas senjata kimia kepada perwakilan Rusia, negara-negara lain dan PBB," katanya.
Washington saat ini sedang mempertimbangkan serangan terhadap Suriah sebagai balasan atas serangan senjata kimia 21 Agustus yang mematikan di pinggiran kota Damaskus, yang telah dikaitkan dengan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Sementara itu para pejabat Damaskus menyalahkan serangan pada pasukan pemberontak, dan Rusia mendukung tudingan sekutu lamanya itu, seraya menyerukan penyelidikan lebih lanjut.
Rusia akan segera mengajukan rencana kerja untuk menempatkan senjata kimia Suriah di bawah kontrol internasional, kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov Selasa, menindaklanjuti usulan Rusia sehari sebelumnya yang telah menggeser perdebatan internasional mengenai intervensi militer di Suriah yang dilanda perang.
Sehari sebelumnya, Lavrov mengumumkan bahwa Moskow akan mendorong Damaskus untuk menerima usulan spontan yang disuarakan Senin oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry, yang mengatakan serangan AS terhadap sasaran-sasaran Suriah bisa dihindari jika Damaskus menempatkan setiap senjata kimianya di bawah kontrol internasional pada akhir pekan.
Menteri Luar Negeri Suria, yang berada di Moskow untuk melakukan pembicaraan, memberi tanggapan dengan mengatakan Damaskus menyambut prakarsa Rusia.
Lavrov dan Kerry pada Selasa mengadakan percakapan per telepon dan setuju untuk melanjutkan pembicaraan, termasuk kemungkinan bertemu dalam beberapa hari ke depan untuk membahas cara-cara menerapkan inisiatif Rusia mengenai penyelesaian krisis Suriah, kata Kementerian Luar Negeri Rusia Selasa.
Sementara itu, Reuters melaporkan Selasa, mengutip utusan Australia di PBB, bahwa pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB mengenai Suriah dibatalkan setelah Rusia menarik permintaannya untuk itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika