REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Otoritas Filipina mengatakan militan setempat meminta mediasi internasional untuk menyelesaikan perselisihan. Militan menyandera sejumlah warga sipil sebagai perisai manusia setelah bentrok dengan pasukan keamanan Filipina.
Militan yang marah karena menilai kesepakatan damai dengan pemerintah tidak terpenuhi, menyandera warga sipil di kota pelabuhan Zamboanga. Laporan Al-Jazeera menyatakan pasukan mengepung militan dan sandera di empat desa pantai pada Rabu (11/9) waktu setempat.
Di bagian lain kota, tiga militan yang terluka ditangkap setelah menembakan senjata saat polisi menutup jalan untuk menghentikan militan menguasai wilayah lain. Bulan lalu, Moro National Liberation Front (MNLF) mengancam akan mendirikan republik sendiri.
Namun, pemimpin MNLF, Nur Misuari tidak terlihat di publik atau menerbitkan pernyataan sejak sekitar 200 pengikutnya menerobos ke Zamboanga pada Senin pagi dan bentrok dengan pasukan keamanan. Pertempuran tersebut menewaskan sedikitnya sembilan orang dan beberapa lainnya terluka. Militan mengambil sejumlah warga sebagai sandera, menahan mereka di rumah-rumah dan masjid.
Presiden Benigno Aquino III mengatakan, prioritas utama adalah keselamatan sandera dan penduduk kota. Sekretaris Menteri Dalam Negeri, Mar Roxas menambahkan, otoritas telah membuka pembicaraan dengan militan di level yang berbeda, termasuk dengan komandan yang setia pada Misuari, tetapi belum ada terobosan.
MNLF menandatangani perjanjian perdamaian pada 1996 dengan pemerintah. Namun, mereka menuduh pemerintah mengingkari janji untuk mengembangkan daerah otonom yang didiami minoritas Muslim di selatan.
Kelompok itu mengatakan mereka tidak dilibatkan dalam negosiasi pemerintah dengan kelompok pejuang lain, Moro Islamic Liberation Front (MILF), yang pecah dari MNLF pada awal 1980an. Puluhan tahun pemberontakan dari militan Muslim di Filipina Selatan telah menewaskan sekitar 150 ribu orang. n Nur Aini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
