JAKARTA -- Indonesia menegaskan akan menolak bagian penting kebijakan pencari suaka dari Perdana Menteri Australia terpilih Tony Abbott yang akan menjadi pukulan pertama buat pemerintahan baru Koalisi.
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natelegawa mengungkapkan pertemuan bersama dengan Komisi 1 DPR yang membawahkan urusan luar negeri menyebut kebijakan Tony Abbott terkait penyelundupan manusia merupakan masalah yang harus Indonesia kelola. Natelegawa kepada DPR menegaskan bahwa Indonesia akan menolak rencana kebijakan dari Abbott untuk membeli perahu dari para nnelayan Indonesia. “Jelas kami akan menolak jika mereka mengatakan cara untuk mencegah perahu (pencari suaka) yang bertolak dari Indonesia ke Australia adalah dengan membeli perahu nelayan,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Natalegawa juga mengatakan pemerintah Indonesia menolak keterlibatan Australia t dalam metode deteksi dini atau melanggar kedaulatan Indonesia . "Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan saat kita mulai berkomunikasi, kita bisa mengetahui kebijakan yang tepat, " ujarnya.
Selama musim kampanye beberapa pekan kemarin, Koalisi berjanji akan membeli perahu nelayan di di desa desa pesisir selatan yang menjadi bagian dari rencana kebijakan kawasan untuk melawan penyelundupan manusia. Abbot bahkan berencana menyiapkan dana hingga AUS$ 420 juta untuk mendukung kebijakannya termasuk membayar penduduk Indonesia yang memberikan informasi tentang pencari suaka dan membeli kapal yang akan disewa para pencari suaka.
Kebijakan itu disebut sebagai rencana ceroboh dan gila oleh mantan Menteri Imigrasi Tony Burke dan dikritik oleh pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Kepada Radio Australia, Juwana bahkan berpendapat kebijakan itu akan memicu hubungan buruk antara Indonesia dan Australia.
Dia juga menyebut kebijakan itu hanya mengajari penduduk di pesisir selatan Indonesia menjadi mata mata pencari suaka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika