CANBERRA -- Australia akan dekati Indonesia untuk bernegosiasi soal kebijakannya mencegah pencari suaka masuk ke perairannya. Kebijakan yang digagas oleh Koalisi pimpinan PM terpilih Tony Abbott sebelumnya ditolak oleh pemerintah Indonesia.
Calon Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan Koalisi di bawah pimpinan Perdana Menteri Tony Abbott akan bernegosiasi dengan Indonesia soal masalah pencari suaka.
Negosiasi akan dilakukan, setelah sebelumnya Indonesia menolak usulan Koalisi soal kebijakan pencari suaka yang dilontarkan saat kampanye pemilu.
Di hadapan Komisi Hubungan Luar Negeri di DPR, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengatakan bahwa kebijakan soal pencari suaka Australia yang digagas PM terpilih Tony Abbott seolah menjadikan masalah tersebut harus diselesaikan dari Indonesia.
Tidak hanya itu, Marty juga telah menegaskan kepada parlemen bahwa pemerintah akan menolak usulan Abbott untuk membeli perahu dari para nelayan di Indonesia. "Tentu saja kita akan menolak jika mereka mencoba mencegah kapal dari Indonesia dengan cara membeli kapal-kapal milik nelayan Indonesia," tegas Marty.
Menurut Marty, pemerintah Indonesia perlu membedakan antara kampanye politik Abbott sebelum ia menjadi Perdan Menteri dengan kenyataannya di lapangan.
Saat kampanye pemilu, pihak koalisi berjanji untuk membeli perahu-perahu milik nelayan Indonesia sebagai bagian dari rencana untuk menghentikan perdagangan manusia.
Kebijakan ini ditentang oleh Menteri Imigrasi Australia, Tony Burke, juga pengamat hubungan luar negeri dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana
"Kebijakan itu hanyalah akan membuat hubungan Indonesia dan Australia menjadi buruk, Indonesia tidak akan menerima gagasan Abbott," kata Profesor Hikmahanto.
Abbott sendiri dalam kampanyenya pernah mengusulkan anggaran jutaan dolar untuk membayar para nelayan atau warga Indonesia yang memiliki informasi soal perdagangan manusia berdalih pencari suaka. Informasi ini nantinya akan digunakan pihak keamanan Australia untuk ditindaklanjuti.
"Pastinya, kita akan menolak kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat kerjasama dan integritas serta kedaulatan nasional," tegas Marty. "Saya harap setelah kita mulai berkomunikasi, kita dapat tahu apa kebijakan Australia sesungguhnya."
Operasi Kedaulatan Perbatasan
Abbott mengumumkan Operasi Kedaulatan Perbatasan pada bulan Juli lalu, yang melibatkan militer untuk memerangi perdagangan manusia ke Australia.
Operasi ini akan dipimpin oleh komandan bintang tiga. Termasuk dalam operasi ini adalah meminta kapal pencari suaka yang masuk Australia untuk kembali ke Indonesia. Usulan ini pun tidak didukung oleh Indonesia.
Julie menjelaskan bahwa Operasi Kedaulatan Perbatasan pun akan menjadi pembahasan dalam pertemuan bilateral dengan pemerintah Indonesia. Rencananya pertemuan ini akan dilakukan segera.
"Diskusi akan dilakukan dengan pertemuan tatap muka, tanpa perantara media," tegas Julie. "Sangatlah penting bagi Australia untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk bisa menghentikan perdagangan manusia yang melewati Indonesia."
Namun, Abbott tetap percaya kalau bisa bekerja sama dengan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika