REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Kedutaan Besar Arab Saudi di ibukota Turki, Ankara, membantah pemotongan kuota haji sebesar 20 persen karena aspek politis.
Dilansir dari ameinfo.com pada Selasa (17/9), pernyataan kedutaan tersebut menyusul pernyataan seorang wakil Partai Rakyat Republik (CHP), Ihsan Özkes.
Wakil partai oposisi itu mengatakan perselisihan antara Turki dan Arab Saudi selama kudeta Mesir awal Juli lalu yang menggulingkan Presiden Muhammad Mursi berimbas pada pengurangan kuota haji Turki.
"Keputusan itu diambil pada 23 Mei atau lebih dari satu bulan sebelum peristiwa Mesir. Keputusan ini berlaku untuk semua negara yang mengirimkan jamaah haji dan tidak dibuat untuk menjegal negara tertentu," kata kedutaan dalam pernyataannya.
Pemotongan kuota haji dilakukan pemerintah Arab Saudi karena adanya perluasan area di sekitar Ka'bah. Perluasan ini bertujuan agar dapat menampung jamaah lebih banyak. Diperkirakan dua tahun ke depan perluasan sudah rampung.