REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Moskow akan mengirimkan informasi yang diperoleh dari Suriah kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terkait keterlibatan pihak pemberontak dalam serangan kimia bulan lalu, kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, Rabu.
Wamenlu Rusia sebelumnya mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan Presiden Suriah Bashar Al Assad dan menerima bukti dari Damaskus terkait keterlibatan pihak pemberontak dalam serangan senjata kimia pada 21 Agustus lalu, yang menurut PBB telah menewaskan 1.400 orang dan dilakukan oleh pemerintah.
"Moskow akan meninjau materi tersebut dan kemudian tentunya mempresentasikan hal itu di Dewan Keamanan PBB," kata Lavrov seperti dikutip kantor berita di Rusia.
Lavrov juga menegaskan posisi Rusia yang memandang bahwa serangan senjata kimia yang dilakukan di wilayah pedesaan Ghouta sepertinya merupakan tindakan provokasi dari pihak pemberontak.
"Rusia memiliki bukti tentang laporan penggunaan senjata kimia yang seringkali dilakukan oleh pihak oposisi untuk memprovokasi serangan dan intervensi asing terhadap rezim Suriah," kata Lavrov.
Lavrov mengaku memiliki banyak data tentang insiden yang terjadi di Ghouta, dekat Damaskus, pada Agustus lalu dan pihaknya akan meninjau hal tersebut di Dewan Keamanan PBB.
Wamenlu Rusia Sergei Ryabkov mengatakan Rusia kecewa dengan laporan PBB tentang serangan senjata kimia yang dirilis pekan ini dengan menyebut hal itu telah dipolitisasi, bias, dan bersifat sepihak.
Ryabkov tengah berkunjung ke Damaskus selama dua hari guna menyampaikan hasil kesepakatan antara Moskow dan Washington di Jenewa terkait pemusnahan seluruh senjata kimia yang dimiliki Suriah.
Kesepakatan AS-Rusia itu bertujuan untuk menghambat ancaman intervensi militer yang digagas AS terhadap rezim Suriah sebagai akibat dari serangan kimia yang dituduhkan sepenuhnya dilakukan oleh pihak pemerintah.
Ryabkov juga memberikan jaminan kepada Suriah bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB terkait kesepakatan senjata kimia yang memungkinkan sanksi berat dan penggunaan kekuatan militer terhadap mereka.
Dia menjelaskan bahwa situasi tersebut hanya bisa terjadi jika Dewan Keamanan PBB berhasil mengonfirmasi pelanggaran kesepakatan konvensi senjata kimia, tetapi hal itu bersifat pengandaian.
"Sangat penting ditekankan bahwa kepentingan politik tidak boleh lagi muncul, terutama di New York (yang merupakan Markas Dewan Keamanan PBB)," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika