PERTH -- Pekerja asing dengan skema visa 457 di Australia Barat kini khawatir kebijakan baru pemerintah akan memaksa mereka membayar biaya pendidikan yang gratis bagi orang lain namun tidak berlaku bagi mereka.
Sekolah negeri sebenarnya memberlakukan sistem pendidikan gratis bagi anak-anak Australia. Namun pemerintah negara bagian Australia Barat membuat keputusan baru bagi para pemegang visa 457, yang akan memaksa mereka membayar biaya pendidikan anak-anak pekerja asing tersebut.
Jika rencana awal kebijakan ini mulai diberlakukan, anak pekerja asing pemegang visa 457 yang masuk sekolah negeri harus membayar 4 ribu dollar setahun atau setara 40 juta rupiah.
Namun karena mendapat banyak protes, pemerintah negara bagian itu kemudian mengubah rencananya, bahwa aturan ini baru akan diterapkan tahun 2015 mendatang. Itu pun, demikian alasan pemerintah, hanya akan berlaku bagi anak pertama yang masuk sekolah negeri, dan anak berikutnya hanya diminta membayar separuhnya pertahun.
Seorang pekerja asing pemegang visa 457, Alan Eduliantes, dia komunitas pekerja asal Filipina lainnya merasa sangat terpukul dengan kebijakan pemerintah tersebut. "Ini sangat mahal bagi kami," katanya.
"Banyak teman di sini yang mulai pikir-pikir untuk mengirim kembali anak-anaknya ke Filipina. Ada juga yang berencana pindah ke negara bagian lain," kata Alan.
Pemerintah berasal, uang sekolah itu diperlukan di tengah meningkatnya jumlah siswa yang dipicu terjadinya peningkatan jumlah kelahiran ditambah meningkatnya jumlah anak-anak para pekerja asing.
Menurut data, anak-anak pekerja asing yang masuk sekolah negeri di Australia Barat mencapai hampir 9 ribu anak. Para pemegang visa 457 datang ke Australia untuk menutupi kebutuhan pekerja yang tidak bisa dipenuhi Australia sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
