JAKARTA -- Anggota Kimisi I bidang luar negeri DPR, Tantowi Yahya, mengatakan kebijakan pemerintah Australia soal pencari suaka tidak hanya ilegal, tetapi juga menghina.
Setidaknya ada tiga kebijakan soal pencari suaka yang ditawarkan oleh Koalisi.
Koalisi berencana untuk mengembalikan perahu-perahu pencari suaka ke Indonesia, membeli perahu nelayan Indonesia, dan membayar warga Indonesia untuk menjadi mata-mata mencari tahu informasi soal jaringan penyelundup manusia.
Tantowi Yahya, yang berasal dari Partai Golkar ini mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah Australia bisa menganggu kedaulatan Indonesia.
"Ini menjadi perhatian kami karena, pertama bisa berpotensi membahayakan hubungan yang sudah baik di masa lalu," katanya. "Kedua, kebijakan yang akan diterapkan oleh Abbott ini jelas akan menganggu kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka."
Pemerintah Australia resmi menerapkan kebijakan ini lewat Operasi Kedaulatan Perbatasan mulai Rabu (18/9). Perdana Menteri Abbott mengumumkan operasi ini akan langsung dipimpin oleh Mayor Jenderal Angus Campbell.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Julie Bishop mengatakan Koalisi tidak akan meminta izin dari Indonesia untuk menerapkan kebijakan penghentian kapal pencari suaka memasuki perairan Australia.
Indonesia akan tolak sepenuhnya
Tantowi Yahya yang berasal dari Partai Golkar ini menekankan, penerapan kebijakan itu akan merusak hubungan Australia dan Indonesia.
Ia juga menegaskan komentar Menlu Marty Natalegawa yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menentang rencana koalisi untuk mengembalikan kapal-kapal pencari suaka ke Indonesia.
"Kebijakan itu bisa sangat menghina dan kami di parlemen sepenuhnya mendukung apa yang diucapakan Marty, bahwa kita menentang kebijakan tersebut," ujarnya. "Pastinya akan merusak hubungan kedua negara."
Tantowi mengatakan kedua negara harusnya bekerja sama atau Australia akan beresiko karena merusak hubungan dengan Indonesia. "Kita harus bekerja sama," ujarnya. "Itu landasannya."
Menurut dia, Indonesia menerima semua kemungkinan solusi, semua kemungkinan tawaran dari Australia. "Kita juga peduli soal itu. Kita tapi tidak mau sesuatu terjadi di masa mendatang. Masalah ini harus diselesaikan dengan cara yang rendah hati dan damai," tuturnya.
Sementara soal rencana Australia membayar warga Indonesia yang punya informasi soal pencari suaka atau membeli perahu-perahu nelayan belum sepenuhnya didiskusikan dengan pemerintah Indonesia. "Sangat menghina," tegasnya. "Kita hanya tahu semuanya dari koran."
Duta Besar Australia di Jakarta, Greg Moriarty telah diminta untuk kembali ke Canberra untuk mengadakan pertemuan dengan Komite Keamanan Nasional Kabinet bidang penyelundupan manusia.
Simak wawancara dengan Tantowi Yahya disini
Ikuti Whatsapp Channel Republika