CANBERRA -- Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia terkait implementasi kebijakan pencari suaka yang akan dijalankan pemerintahan Koalisi yang dipimpinnya.
Pernyataan Abbott ini disampaikan Kamis (19/9/2013) menyusul pernyataan anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya yang menuding kebijakan Abbott ilegal dan menghina Indonesia.
Tantowi dalam wawancara dengan ABC mengatakan, Komisi I DPR memiliki keprihatinan serius atas kebijakan pencari suaka yang akan dijalankan pemerintahan baru Australia.
Rencana implementasi kebijakan itu mencakup antara lain, memulangkan kembali perahu pencari suaka ke Indonesia sebelum mencapai wilayah teritorial Australia. Abbott juga pernah menyatakan akan memborong perahu-perahu di desa nelayan yang sering dijadikan pangkalan keberangkatan para pencari suaka. Abbott juga menyatakan akan membayar warga Indonesia yang memberi informasi tentang aktivitas penyelundup manusia.
Kebijakan bernama Operation Sovereign Borders atau Operasi Kedaulatan Perbatasan ini tetap dibela oleh PM Abbott yang menyatakan akan bekerja sama dengan Indonesia untuk mengimplementasikannya.
"Banyak pendapat yang berkembang di Indonesia. Tapi saya yakin bisa secara efektif bekerja sama dengan Indonesia sebagaimana pernah terjalin di waktu pemerintahan Koalisi sebelumnya," kata Abbott.
PM Abbott menambahkan, ia tidak memiliki masalah dengan tokoh-tokoh dan anggota DPR di Indonesia. "Masalah saya adalah dengan para penyelundup manusia," katanya. "Kami sepenuhnya menghormati kedaulatan Indonesia".
Ia mengatakan, pihaknya tidak akan berdiskusi dengan Indonesia melalui komentar-komentar di media. "Banyak kesalahpahaman di masa lalu karena komentar-komentar lantang di media. Dan ini tidak akan terjadi di bawah pemerintahan saya," tegas PM Abbott.
Ikuti Whatsapp Channel Republika