Senin 23 Sep 2013 13:17 WIB

Mesir: Kelompok Bersenjata Sipil Diadili di Peradilan Sipil

Kerusuhan di Mesir
Foto: Google
Kerusuhan di Mesir

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Luar Negeri Mesir Nabil Fahmy, Minggu, meyakinkan timpalannya dari Amerika John Kerry bahwa warga sipil yang ditangkap selama protes baru-baru ini di Mesir tidak akan diajukan ke pengadilan militer, menurut pejabat Amerika Serikat.

Beberapa organisasi hak asasi manusia Mesir mengutuk pengadilan militer bagi warga sipil, dengan mengatakan bahwa sekitar 60 orang yang ditangkap telah diadili di pengadilan militer sejak 3 Juli.

Tapi Fahmy "mengatakan bahwa semua orang yang berada di tahanan akan diadili melalui proses peradilan yang normal, dia mengatakan secara khusus bukan pengadilan militer," kata seorang pejabat senior Amerika Serikat yang meminta untuk tidak disebutkan namanya .

"Warga sipil akan diadili bukan di pengadilan militer," tegas Fahmy menurut pejabat itu, dan menekankan "bahwa proses peradilan akan berjalan dengan cara normal seperti proses peradilan sebagaimana mestinya.

"Fahmy bertemu dengan menteri luar negeri Amerika Serikat di hotel berbintang di New York menjelang pelaksanaan Sidang Majelis Umum tahunan PBB yang dibuka di Perserikatan Bangsa Bangsa, Selasa.

Menteri Luar Negeri Mesir juga mengatakan kepada Kerry bahwa "ada batas waktu" untuk melakukan interograsi pada mereka yang ditahan dan "ada batas waktu untuk keseluruhan proses," kata pejabat Amerika Serikat itu seraya menambahkan bahwa ia tidak menjelaskan lebih lanjut dan pemerintah Amerika Serikat bermaksud untuk mencari informasi lebih lanjut .

Setelah penggulingan Presiden Mohamed Moursi pada 3 Juli , polisi

telah menangkap lebih dari 2.000 loyalis kelompok Islam, termasuk banyak pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin Morsi.

Sebuah konstitusi Mesir yang baru yang menggantikan konstitusi yang ditangguhkan pada pemecatan Moursi akan dimasukkan dalam referendum pada akhir bulan November, kata juru bicara panel penyusunan piagam, Minggu.

Piagam baru itu akan mengawali pemilihan umum parlemen dan pemilihan umum presiden pada pertengahan 2014 menurut jadwal yang ditetapkan oleh presiden yang ditunjuk oleh militer setelah penggulingan Moursi, Adly Mansour.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement