REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, Selasa (24/9), mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB melakukan tindakan keras terhadap Suriah. Sementara Rusia bertengkar dengan Barat tentang bagaimana menghancurkan senjata kimia Presiden Bashar al-Assad.
Konflik Suriah mendominasi KTT Majelis Umum PBB sementara PBB mengonfirmasikan para pemeriksa senjata kimia akan kembali ke Suriah, Rabu untuk melanjutkan pemeriksaan apa yang disebut serangan-serangan gas beracun.
Obama mengemukakan kepada para pemimpin dunia, "AS menggunakan segala unsur kekuatan kami, termasuk kekuatan militer di Timur Tengah untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan pokok seperti menjamin pasokan minyak dan memusnahkan senjata-senjata penghancur massal."
Ia menegaskan kredibilitas internasional dipertaruhkan. Hal itu, menurutnya seperti dilansir dari AFP, Rabu (25/9), bahwa setelah serangan senjata-senjata kimia 21 Agustus dekat Damaskus, yang negara-negara Barat tuduh dilakukan Bashar.
Rusia dan AS menyetujui satu rencana untuk menghancurkan senjata-senjata kimia Suriah, yang Bashar setujui, dan mereka sekarang akan wujudkan dalam satu resolusi PBB. "Harus ada satu resolusi Dewan Keamanan yang keras untuk memverifikasikan bahwa pemerintah Bashar memegang komitmen-komitmennya, dan harus menanggung konsekuensi-konsekuensi jika mereka tidak melakukannya," kata Obama.
Presiden Prancis Francois Hollande juga mengatakan harus ada ancaman tindakan-tindakan 'pemaksaan' agar Bashar melaksanakan rencana itu. Obama dan Hollande menegaskan Bashar berada dibelakang serangan senjata kimia Agutus itu. Badan intelijen AS mengatakan lebih dari 1.400 orang tewas, sebagian besar warga sipil dan banyak dari mereka anak-anak.
Obama mengancam akan melancarkan serangan menghukum bagi serangan Damaskus itu. Tetapi Rusia turun tangan dengan mengajukan satu rencana bagi Bashar untuk menyerahkan senjata-senjata kimianya. Untuk memberikan rencana itu memiliki kekuatan, negara-negara Barat dan Arab menginginkan satu resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengabadikannya dalam hukum internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika