REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Badan Keamanan Nasional AS (NSA) menyasar Kedutaan Besar India di Washington dan kantor perwakilan India untuk PBB di New York. Mereka menyasarnya dengan peralatan pengintip canggih yang bisa mengopi piranti kerasnya, demikian dilaporkan media, Rabu (25/9).

Harian The Hindu yang bekerja sama dengan wartawan harian The Guardian, Glenn Greenwald melaporkan, kantor-kantor perwakilan India itu masuk dalam daftar rahasia negara-negara yang terpilih untuk secara intensif dimata-matai.

NSA memilih kantor perwakilan India untuk PBB dan kedutaan sebagai target lokasi untuk menyusupkan virus teknologi tinggi ke dalam komputer dan telepon mereka," kata harian itu mengutip dokumen rahasia dari badan tersebut. Disebutkan, kantor perwakilan India ditandai untuk berbagai teknik pengintaian termasuk salah satunya dengan kode "Lifesaver" yang "sanggup membuat pencitraan hard disk komputer."

India dan AS telah menyingkirkan perselisihan masa lalu mereka dan menjadi sekutu dekat selama beberapa dekade. Perdana Menteri India, Manmogan Singh, menurut laporan AFP, berencana untuk bertemu Presiden AS Barack Obama di Washington pada Jumat.

Pengungkapan mengenai aktivitas mata-mata AS yang dibocorkan melalui dokumen yang diperoleh bekas pegawai kontrak NSA Edward Snowden, telah menimbulkan ketegangan hubungan antara Obama dengan sekutu-sekutunya, terutama Presiden Brasil Dilma Rousseff.

Laporan harian The Hindu itu memberikan lebih banyak rincian mengenai bocoran yang sebelumnya dipublikasikan The Guardian pada Juli, bahwa 38 kedutaan dan perwakilan diplomatik menjadi sasaran NSA, termasuk perwakilan India.

New Delhi sebelumnya membela langkah penyusupan ke pengguna internet serta panggilan telepon yang dilakukan oleh badan intelijen AS dan mengatakan bahwa pengawasan seperti itu telah membantu mencegah serangan teroris. Namun pihak Kementerian Luar Negeri menyatakan keprihatinannya terkait dugaan memata-matai kantor perwakilan diplomatik pada Juli dan mengatakan akan mempertanyakan masalah ini kepada otoritas AS.

Pengungkapan baru tersebut sepertinya akan membuat pihak oposisi meminta pemerintah India, mengambil batas lebih tegas dengan Washington.

Ikuti Whatsapp Channel Republika