REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Budiyanto mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa yang memperingatkan Australia untuk tidak melanggar kedaulatan Indonesia.

Peringatan itu disampaikan Menlu Marty kepada Menlu Australia Julie Bishop ketika keduanya bertemu di New York satu hari sebelum pembukaan Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-68, kemarin waktu New York.

Budiyanto berharap, saat bertemu dengan PM Australia Tony Abbot pada akhir September nanti, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih tegas lagi memperingatkan Australia untuk tidak coba-coba melanggar kedaulatan Indonesia.

"Ketegasan ini diperlukan agar Australia tidak memandang remeh Indonesia," kata Budiyanto, Rabu (25/9).

Budiyanto memandang, sikap tegas pemerintah Indonesia akan menentukan cara pandang penguasa baru Australia kepada Indonesia. Selama ini, Budiyanto melanjutkan, jika yang berkuasa di Australia berasal dari Partai Demokrat, cara pandangnya selalu meremehkan Indonesia.

Tanda-tanda sikap Abbot akan seperti pendahulunya dari Partai Demokrat sudah terlihat dari program penanganan penyelundupan manusia yang dikampanyekannya.

Abbot menyatakan akan menggelontoran dana sebesar AUS$ 420 juta untuk membeli kapal-kapal nelayan, memberi insentif uang kepada masyarakat dan kepala desa yang memberi informasi, bahkan menempatkan polisi Australia di Indonesia.

"Program ini jelas merendahkan Indonesia, karena menganggap seolah-olah Indonesia adalah bagian dari Australia. Ini harus dicegah dengan sikap tegas Presiden SBY," kata Budiyanto menegaskan.

Lebih lanjut Budiyanto mengemukakan, sejatinya pemerintahan Abbot tetap memandang Indonesia sebagai mitra paling strategis di kawasan. Ini bisa dilihat dari langkahnya yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjunginya setelah pelantikannya sebagai PM Australia.

Ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk juga menyampaikan ide-ide kemitraan yang setara, seperti yang selama ini dilakukan pemerintahan sebelum Abbot.   

Budiyanto mengemukakan, hubungan yang demikian baik antara Indonesia-Australia pada saat Partai Buruh berkuasa hendaknya dapat dijaga di era Tony Abbot yang berasal dari Partai Demokrat ini.

Sebab, dalam sejarahnya hubungan Indonesia-Australia selalu menghangat saat yang berkuasa di Australia berasal dari Partai Demokrat. "Ini harus diubah. Siapa pun yang menjadi penguasa di Australia harus melihat Indonesia setara dengan mereka," kata Budiyanto menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika