REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Perselisihan diplomatik akan semakin memanas antara Indonesia dan Australia terkait kebijakan Pemerintah Koalisi di bawah Tony Abbott yang bakal berkunjung ke Jakarta, soal menghalau kapal pencari suaka yang masuk wilayahnya.
Abbott sebelumnya pernah berjanji kalau kebijakan luar negerinya akan berfokus kepada Indonesia dan yakin bisa bekerjasa sama serta menghormati kedaulatan Indonesia. “Australia berhubungan baik dengan Indonesia,” ujarnya di Melbourne.
“Kami sudah bekerja konstruktif di masa lalu untuk menghentikan masalah ini. Bahkan kami berhubungan sangat baik dengan Indonesia dan bisa berbuat lebih baik lagi di masa depan. Kami menghormati kedaulatan dan tidak akan melakukan atau mengusulkan sesuatu yang bertentangan dengan itu,” tambahnya.
Abbott mengingatkan kembali kebijakan yang serupa pada era mantan PM John Howard. Namun demikian, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyampaikan pendekatan pemerintahan Koalisi Australia berkaitan dengan kebijakan perahu pencari suakanya bisa memperburuk hubungan Indonesia-Australia.
Mantan Menteri Luar Negeri era Howard, Alexander Downer, menolak pernyataan Marty. “Ketimbang beretorika santun soal Pemerintah Australia yang mengancam kedaulatan mereka, rakyat mereka, kapal mereka, solusi ini harus berhasil, " kata Downer kepada program ABC TV The Drum.
Penolakan terhadap komentar Marty dinilai signifikan, kendati dia tidak berbicara atas nama Abbott. Pandangannya juga diperkirakan akan menjadi perhatian politik di Jakarta. Abbott pernah berjanji tidak akan ada dipolmasi "megafon" dari pihaknya.
Rencananya pertemuan kedua pimpinan pemerintahan dijadwalkan berlangsung pada Senin (30/9) pekan depan. Agenda pembicaraan akan membahas soal ekonomi, perdagangan, peningkatan hubungan kedua negara dan isu pencari suaka.
Pakar politik dan strategi Indonesia Philips Vermonte dari Centre for International and Strategic Studies (CSIS) di Jakarta berharap Australia bisa memperluas perbicangangan untuk berkeja sama dengan Indonesia di berbagai isu. "Kami memahami ada isu yang menjadi perhatian dari sisi Australia bahwa isu keamanan non tradisional seperti imigrasi dan perdagangan ilegal," katanya.
Menurutnya kedua negara harus berbicara satu sama lain tanpa ada yang saling merendahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika