REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Politik Italia masih belum stabil, saat Presiden Giorgio Napolitano menegur keras kepada Partai Kebebasan Rakyat (PDL) pimpinan mantan perdana menteri Silvio Berlusconi karena mengeluarkan ancaman mengundurkan diri massal.
"Saya mestinya ikut dalam konferensi hari ini kalau saja kemarin tidak ada perkembangan politik mendadak yang secara konstitusional mengganggu," kata Napolitano setelah membatalkan kehadirannya dalam satu konferensi politik yang dijadwalkan diadakan di Roma, Kamis (26/9) waktu setempat.
Pada Rabu (25/9) malam, anggota parlemen dari PDL, mengancam akan mundur jika Berlusconi diusir dari Parlemen karena ditetapkan sebagai penggelap pajak oleh Mahkamah Agung pada Agustus lalu.
"Saya hanya dapat menetapkan sebagai tak menyelesaikan masalah, pengumumkan pengunduran diri massal semua anggota PDL dari parlemen --terutama jika dimaksudkan untuk melakukan tekanan kuat atas Kepala Negara dan kekuatan pembubaran dini Parlemen," kata Presiden Italia tersebut.
Napolitano menyampaikan kekhawatirannya masalah hukum Berlusconi yang juga pemimpin blok sayap kanan-tengah, akan merusak fungsi Parlemen dan kestabilan pemerintah.
Tapi, sejauh ini kecamanan presiden tampaknya tidak menghentikan langkah PDL, yang terus mengumpulkan tanda tangan pengunduran diri anggotanya dari parlemen.
Satu Komisi Khusus Senat dijadwalkan bertemu pada 4 Oktober untuk memberi suara mengenai pemecatan Berlusconi dari parlemen. Pemungutan suara tersebut tentu saja akan menjadi tanda kuat, tapi bukan keputusan.
Masalah itu masih harus disahkan Majelis Senat, sebab sebagai anggota Senat, Berlusconi hanya bisa dipecat dengan suara penuh Majelis Tinggi.