REPUBLIKA.CO.ID, MILAN -- Pemerintahan baru hasil koalisi di Italia terancam bubar. Sebanyak lima menteri dari kabinet bentukan Perdana Menteri Italia Enrico Letta itu resmi mengundurkan diri, Sabtu (28/9) waktu setempat.
Pengunduran diri tersebut menyusul sengketa politik antara Letta dengan Pemimpin Partai Rakyat Merdeka Italia (PDL) Silvio Berlusconi. Bekas perdana menteri tersebut mendesak lima anggota partainya di kabinet hengkang dari pemerintahan.
Manuver PDL menyusul aksi saling ancam antara Letta dan Berlusconi. Letta sesumbar membubarkan kabinet jika parlemen tidak setuju dengan peningkatan nilai pajak penjulan domestik.
Desakan itu dia utarakan saat berada di New York, Amerika Serikat (AS) Kamis (26/9).Tantangan Letta ditanggapi serius. Berlusconi merapatkan semua petinggi PDL di kabinet untuk merumuskan pengunduran diri sebagi bukti mosi tidak percaya terhadap langkah Letta menjalankan pemerintahan.
''Keputusan pemerintah, telah membawa pembekuan kabinet dan kegiatan pemerintahan,'' kata Berlusconi, Sabtu (28/9).
Berlusconi pun mengatakan, anggota PDL di kementerian tidak setuju dengan rencana Letta untuk meningkatkan nilai pajak penjualan untuk menutupi utang negara.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDL Angelino Alfano menyalahkan Letta atas pecahnya koalisi di pemerintahan. Alfano adalah satu dari lima menteri yang mundur. Dia menjabat menteri dalam negeri dalam kabinet bersama Letta.
Pecahnya koalisi pimpinan Letta memberikan peluang untuk dilakukan pemilihan ulang. Letta menolak usulan tersebut. Perdana menteri sokongan Partai Demokrasi (MP) mengatakan, akan mencari jalan keluar mengakhiri krisis politik kali ini.
Letta balik menuduh PDL melakukan kebohongan besar. Ia mengatakan, perpecahan koalisi lantaran Berlusconi sengaja memenjarakan kepentingan negara diatas kepemtingan pribadi.
Berlusconi, kata dia, adalah penjahat pajak dan memanfaatkan persoalan pajak negara untuk keuntungannya.Beberapa bulan lalu, Mahkamah Agung Italia menguatkan putusan peradilan terkait penggelapan pajak oleh Berlusconi.
Putusan tersebut mengancam Berlusconi harus keluar dari kursi parlemen. Namun, putusan itu mendapat perlawanan. Presiden Italia Giorgio Napolitano mengatakan agar kaolisi pemerintahan kembali terbentuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika