JAKARTA -- Kedatangan Tony Abbott di Jakarta tadi siang (30/9) untuk lawatan luar negerinya yang pertama sebagai Perdana Menteri Australia.
Abbott bersama delegasi menteri dan tokoh-tokoh bisnis Australia akan tiba di Jakarta Senin sore. Kedatangan mereka dibayangi oleh tragedi tenggelamnya kapal pencari suaka yang menewaskan hingga 50 orang di lepas selatan Pulau Jawa minggu lalu.
Pemerintah ingin membahas tentang perdagangan investasi dalam lawatan ini, tapi nampaknya isu pencari suaka yang bakal mendominasi pembicaraan.
Sementara itu, dalam kolom opini di koran The Australian, mantan menteri luar negeri Alexander Downer mengatakan, pemerintah harus menyelesaikan soal pencari suaka sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir tahun depan.
Menurutnya, Australia tidak salah kalau memutuskan untuk mengimplementasikan kebijakan mengirim kembali kapal-kapal pencari suaka.
"Indonesia tidak suka, tapi kapal-kapal itu dari Indonesia, awak kapalnya dari Indonesia dan berangkat dari pelabuhan Indonesia," kata Downer. "Indonesia tidak boleh mengeluh bahwa Australia mengirim kembali kapal-kapal mereka kembali ke Indonesia - tempat asalnya."
Downer juga mengusulkan untuk menerbangkan kembali ke Indonesia barangsiapa yang tiba di Australia dengan kapal tanpa visa. "Sebagai gantinya, Australia akan menerima, dalam jumlah yang sama, pengungsi yang sudah disetujui UNHCR dari kamp pengungsi di Indonesia," katanya.
Menurut Downer, isu pencari suaka, serta "larangan ekspor ternak yang tidak masuk akal" perlu segera diselesaikan.
Sebelum terbang ke Indonesia, Abbott menekankan pentingnya hubungan Australia dengan Indonesia.
Namun Indonesia sudah terang-terangan tidak suka dengan kebijakan Australia untuk mengembalikan kapal-kapal pencari suaka dan membayar warga desa Indonesia untuk menjadi informan.
Pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia mengatakan, sebagian kebijakan Perdana Menteri Tony Abbott menyangkut pencari suaka bertentangan dengan undang-undang Indonesia. Jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpaksa harus menolaknya.
Abbott berniat menyuruh kapal pencari suaka balik ke Indonesia, membeli kapal dari para nelayan untuk mencegah digunakan para penyelundup, dan membayar warga lokal untuk melaporkan informasi aktivitas penyelundup manusia kepada pihak berwajib.
Menurut Prof Juwana, negara asing membayar warga Indonesia untuk informasi intelijen adalah ilegal menurut hukum Indonesia.
Dikatakan, Presiden SBY terpaksa harus menolak usul Abbott itu dalam pertemuan hari ini, karena ia tidak bisa menyetujuinya tanpa DPR meluluskan undang-undang yang membolehkannya.
Perdagangan ternak
Juga masuk dalam agenda kunjungan Abbott ke Indonesia adalah ekspor ternak sapi.
Ekspor ternak sempat dihentikan di bawah pemerintahan Gillard menyusul laporan program Four Corners ABC yang mengungkap kekejaman terhadap sapi-sapi di beberapa rumah pemotongan hewan Indonesia.
Managing Director Elders, Malcolm Jackman, yang ikut dalam delegasi Perdana Menteri Abbott ke Indonesia, menyatakan berharap akan ada kabar baik tentang perdagangan sapi hidup dalam waktu dekat ini.
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia sudah berupaya mencapai swasembada daging sapi, tapi ia memperkirakan pembatasan atas impor sapi hidup dari Australia akan diperlonggar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika