REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Nilai tukar pound Suriah dengan cepat menguat terhadap dolar AS baru-baru ini, setelah komunitas internasional sepakat untuk menyelesaikan krisis senjata kimia dalam kerangka PBB.
Pound Suriah menunjukkan apresiasi lebih dari 20 persen terhadap dolar AS dalam beberapa hari terakhir, berdiri di 162 pound pada Selasa (1/10) untuk satu dolar AS. Itu tanda positif pertama selama ini dalam beberapa minggu terakhir.
Ekspektasi pemulihan lebih lanjut dari pound Suriah, Suriah yang telah mengalihkan tabungan mereka ke dolar dalam dua tahun terakhir bergegas untuk menjual dolar dan mata uang lainnya sebelum nilai tukarnya berfluktuasi lebih lanjut.
Otoritas Suriah juga menutup sejumlah besar perusahaan valuta asing di Damaskus, sebagai bagian dari kampanye yang dimulai beberapa bulan yang lalu, bertujuan untuk menempatkan para dealer dalam kendalinya.
Menurut media setempat, sumber pemerintah memperkirakan bahwa nilai tukar akan mencapai 130 pound Suriah untuk satu dolar dalam waktu singkat, berkat kebijakan positif yang diambil oleh bank sentral dan secara keseluruhan iklim politik yang menggedmbirakan, terutama perjanjian AS-Rusia dan konferensi Jenewa mendatang yang bertujuan untuk mempertemukan perwakilan dari pemerintah Suriah dan oposisi.
Bank Sentral Suriah (CBS) juga telah mengizinkan, untuk pertama kalinya, perusahaan valuta asing untuk memperdagangkan dolar pada harga pasar tetapi harus di bawah harga yang ditetapkan oleh bank sentral dengan margin keuntungan satu persen.
Abed Fadhliyah, seorang profesor di Fakultas Ekonomi di Universitas Damaskus, mengatakan kepada situs internet lokal Syrian Days bahwa pelemahan dolar terhadap pound Suriah adalah hasil alami dari iklim politik yang tenang, serta hukuman pada para dealer uang.
Gubernur CBS Adib Mayaleh mengatakan bahwa ada faktor psikologis tertentu. "Orang-orang Suriah saat ini merasa lega, dan ini adalah bagian dari penyebab yang mempengaruhi nilai tukar," katanya, seperti dilansir dari Xinhua, Rabu (2/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika