REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih menolak rencana membuka aktivitas pemerintahan Amerika Serikat (AS) pada Selasa (1/10) setelah penutupan yang terjadi untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir.

Dalam laporan Al-Jazeera disebutkan, tidak ada tanda Presiden Barack Obama dan Partai Republik akan segera mengakhiri konflik terkait undang-undang kesehatan. Partai Republik berencana membuka anggaran untuk taman nasional, layanan veteran, dan Distrik Columbia. Sementara, layanan pemerintah lainnya akan tetap tanpa anggaran.

Partai Demokrat yang mengontrol senat mengatakan, mereka akan menolak rencana tersebut sebelum sampai ke meja Obama. Partai Republik yang mengontrol Parlemen mengatakan, Obama tidak dapat mengeluh tentang dampak penutupan pemerintahan tersebut, sementara dia sendiri menolak bernegosiasi. "Posisi Gedung Putih tidak mau dikritik," ujar Michael Steel, juru bicara untuk parlemen.

Penutupan sebagian aktivitas pemerintahan membuat 800 ribu karyawan dirumahkan mulai Selasa waktu setempat. Partai Republik meloloskan dua anggaran pengeluaran dalam beberapa hari terakhir, yang keduanya ditolak oleh Demokrat. Republik meminta pertemuan yang membahas anggaran dengan senat, tetapi majelis tinggi kongres menolak permintaan tersebut.

Pemimpin senat mayoritas, Harry Reid, seorang Demokrat, mengatakan dia tidak akan bernegosiasi jika tidak ada anggaran yang terkait dengan undang-undang perawatan kesehatan.

Pemilihan Senat pada Selasa, merupakan yang keempat sejak konflik dimulai dimana mereka menolak usulan anggaran Republik. Sejumlah bagian pemerintahan yang penting, seperti militer dan kontrol perjalanan udara akan tetap dibuka.

Penutupan pemerintahan akan tetap membuat ratusan ribu karyawan cuti tanpa dibayar. Hal itu berdampak pada layanan termasuk parkir, makanan untuk anak-anak dan wanita hamil, serta program pinjaman rumah federal. Badan federal seperti NASA, Badan Perlindungan Lingkungan, dan badan lainnya juga terpengaruh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika