Pemerintah terdahulu Australia pimpinan Partai Buruh mengumumkan dalam RAPBN bulan Mei bahwa Otorita Ibukota Nasional akan memberlakukan ketentuan bayar parkir dalam Zona Parlemen mulai bulan Juli 2014.

 

Sekarang ini parkir di Gedung Parlemen gratis selama tiga jam untuk pengunjung.

 

Kalau ketentuan bayar parkir itu jadi dilakukan, berarti lembaga-lembaga nasional yang masih bebas parkir bakal penuh oleh mobil pengunjung.

 

Pada hari Kamis (3/10/2013), pejabat-pejabat Parlemen mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi diterapkannya ketentuan bayar parkir bagi pengunjung mulai bulan Juli tahun depan.

 

Dikatakan, kalau Gedung Parlemen terus menyediakan parkir gratis, hal itu akan membatasi jumlah wisatawan dan pengunjung lainnya yang datang ke sana.

 

Tetapi keputusan itu telah menuai komentar mengenai keadilan dan aksesibilitas. "Ini gedung rakyat," kata Senator Zed Seselja dari Partai Liberal wilayah ibukota Australia (ACT). "Tadi saja saya melihat turis dan juga beberapa keluarga mengambil foto di depan Gedung Parlemen. Kita seharusnya membuat gedung ini gampang diakses orang." 

 

Senator Seselja mengimbau pemerintah agar mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Ia berpendapat kebijakan itu kurang dipikirkan dengan seksama oleh pemerintah Partai Buruh, dan bisa menimbulkan akibat negatif.

 

Perubahan itu juga akan berpengaruh pada orang-orang yang bekerja di Gedung Parlemen, karena mereka akan terkena pajak fasilitas tambahan kalau mendapat fasilitas parkir di kantor.

 

Pihak Parlemen telah meminta dilakukannya investigasi mengenai dampak perubahan itu pada orang-orang yang bekerja di Gedung Parlemen.

 

"Saya pikir pasti bakal rumit untuk memastikan peraturan ini adil bagi sekian banyak pegawai yang bekerja di Gedung Parlemen," kata Andrew Leigh, anggota parlemen dari Partai Buruh. 

 

Suatu studi kelayakan akan dilakukan untuk beberapa opsi parkir-bayar di semua tempat parkir Gedung Parlemen dan sekitarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika