REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri negara APEC menegaskan kembali betapa penting pencegahan dan pemberantasan korupsi, sogokan, dan kejahatan keuangan lain. Serta perdagangan haram yang membahayakan keamanan dan agenda kesejahteraan.
Mereka juga menegaskan kembali komitmen menciptakan lingkungan bisnis beretika yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Caranya, dengan memperkuat standar etika.
Para menteri pun berkomitmen mendirikan APEC Network of Anti-Corruption Authorities and Law Enforcement Authorities (ACT-NET). Tujuannya, untuk meningkatkan jejaring dan hubungan baik di antara pejabat anti-korupsi dan penegak hukum yang dapat saling membantu dalam menditeksi, menginvestigasi dan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Menteri APEC juga menyatakan berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan berbagi informasi mengenai kebijakan ekonomi makro dan bekerja bersama untuk mendorong pembanguna di kawasan Asia Pasifik.
Pernyataan bersama itu merupakan hasil dari Pertemuan Tingkat Menteri APEC yang dipimpin bersama oleh Menlu Marty M Natalegawa dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Pernyataan bersama itu akan dibawa dan dibahas oleh para pemimpin ekonomi APEC yang akan bertemu pada 7-8 Oktober.
Pemberantasan korupsi dan menjamin transparansi merupakan salah satu gagasan Indonesia dalam KTT APEC 2013 Bali yang merupakan bagian dari prioritas mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan. Prioritas lainnya adalah mewujudkan Bogor Goals dan memperkuat konektivitas kawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika