Selasa 15 Oct 2013 16:12 WIB

Pejabat di Sydney Ramai-Ramai Kembalikan Biaya Perjalanan

Red:
Greg Pearce, mantan menteri negara bagian New South Wales
Greg Pearce, mantan menteri negara bagian New South Wales

SYDNEY -- Ini contoh yang baik bagi pejabat di Indonesia. Para pejabat Negara Bagian New South Wales (NSW) di Sydney, ramai-ramai mengembalikan biaya perjalanan dinas yang pernah mereka klaim. Para menteri di pemerintahan NSW mengembalikan sekitar $2.500 atau setara Rp 25 juta.

Menurut data yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi, enam bulan pertama tahun 2013, lima orang menteri negara bagian dan seorang staf menteri lainnya, telah mengembalikan dana yang mereka klaim dari kas negara.

Daftar pejabat tersebut meliputi mantan Menkeu NSW Greg Pearce yang mengembalikan uang $969 atau setara Rp 6,9 juta. Ia mengakui bahwa dana tersebut sebelumnya ia gunakan sebagai biaya perjalanan ke Canberra.

Selain itu, juga terdapat nama Wakil Menteri Utama NSW Andrew Stoner yang mengembalikan tiga kali dana yang sebelumnya digunakannya untuk membayar minuman dan makanan dari minibar.

Sedangkan Bendahara NSW Mike Baird mengembalikan $400 atau setara Rp 4juta yang sebelumnya ia gunakan membayar hotel di Los Angeles.

Menteri NSW lainnya yakni Don Page tercatat mengembalikan $442 setara Rp4,4 juta uang yang sebelumnya ia pergunakan membayar tiket pesawat buat istrinya.

Data lainnya menunjukkan, bukannya hanya para menteri negara bagian itu yang mengembalikan biaya-biaya yang diklaim secara tidak tepat tersebut.

Anggota parlemen negara bagian, Anna Watson, juga tercatat mengembalikan uang $3.000 tahun lalu setelah mengakui klaim biaya perjalanannya itu tidak tepat.

Sejumlah pejabat ini beralasan, mereka agak kesulitan ketika harus memisahkan pengeluaran pribadi dan pengeluaran dinas. Jurubicara Adrew Stoner misalnya mengatakan, wakil menteri utama itu kesulitan membayar secara terpisah minuman yang dibelinya dari minibar dengan tarif hotel tempatnya menginap yang memang ditanggung negara.

Namun anggota parlemen dari Partai Hijau John Kaye menyoroti perilaku pejabat-pejabat tersebut sebagai tidak pantas. "Kita butuh standar perilaku politik, yang tidak memungkinkan seseorang sudah merogoh kue di toples, kemudian mengembalikannya lagi, ketika ia dilihat orang," katanya mengandaikan.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement