REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Amerika Serikat akan mempertimbangkan untuk kembali memberi bantuan kepada Mesir dengan syarat-syarat tertentu yang mendorong proses demokratisasi melalui pemilu, demikian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan pada Kamis.
Kerry menyatakan hal tersebut satu hari setelah Washington membatalkan sejumlah bantuan keuangan kepada Kairo.
Beberapa saat setelah tiba di Malaysia, Kerry mengatakan bahwa penundaan beberapa bantuan kepada sekutu di Timur Tengah tersebut tidak dimaksudkan untuk memutus hubungan dengan pemerintah di Kairo setelah penggulingan mantan Presiden Muhammad Noursi pada 3 Juli lalu.
"Pemerintah sementara Mesir mengerti sepenuhnya komitmen Amerika Serikat pada kesuksesan Mesir. Dan penundaan bantuan ini sama sekali dimaksudkan untuk memutuskan hubungan dan komitmen kami membantu pemerintah di Kairo," kata Kerry kepada para wartawan.
Sebelumnya pada Rabu, Washington mengumumkan akan menahan pengiriman sejumlah tank, pesawat tempur, helikopter, dan rudal serta uang tunai sebesar 260 juta dolar AS (sekitar Rp 2,86 trilyun).
Penundaan bantuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan Kairo mengikuti seluruh rencana politik untuk kembali ke demokrasi setelah penggulingan Moursi.
"Kami akan terus berusaha memastikan agar pemerintah sementara di Kairo tetap memprioritaskan rencana untuk memajukan proses demokratisasi tersebut. Saya yakin mereka ingin untuk meneruskan hubungan positif dengan Amerika Serikat," kata Kerry.
"Kami ingin pemerintah Mesir untuk sukses. Namun kami juga menginginkan adanya perintah yang dapat Amerika Serikat dukung dengan nyaman," kata dia.
Kerry mengatakan bahwa pemberian bantuan kembali akan bergantung pada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Mesir dalam menuju transisi politik yang direncanakan.
"Saat kami menilai rencana demokratisasi ini berjalan dengan baik, yang sesuai dengan janji pemerintah Mesir, Amerika Serikat berharap agar beberapa hal yang dianggap perlu untuk diperbaharui," kata Kerry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
