REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR SERI BEGAWAN--Myanmar menerima penghargaan diplomatik pada Kamis atas upaya reformasi politiknya yang dinilai dramatis. Negara bekas junta itu didaulat menjadi ketua Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di tengah kritik yang mengatakan bahwa keputusan tersebut terlalu prematur.
Myanmar yang pernah dikucilkan oleh masyarakat internasional ini secara resmi ditunjuk menjadi ketua ASEAN untuk 2014, pada akhir KTT ASEAN yang berlangsung di negara kaya minyak Brunei Darussalam.
Presiden Thein Sein mengatakan tema keketuaan Myanmar adalah "melangkah maju dalam kesatuan dalam komunitas yang damai dan sejahtera".
Mantan jendral itu mendapat pujian dari dunia internasional serta pencabutan sanksi-sanksi Barat atas langkah reformasi yang dijalankannya, termasuk pembebasan ratusan tahanan politik.
Kebebasan media mendapat apresiasi setelah pemberangusan dihentikan dan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi serta partainya Liga Nasional untuk Demokrasi masuk dalam parlemen menyusul pemilihan tahun lalu.
Meski militer dan sekutu politiknya masih tetap menguasai negara sementara kekerasan berlatarbelakang agama. Tak hanya itu penangkapan pegiat politik masih terus berlangung sehingga mematahkan optimisme mengenai perubahan politik.
Sekitar 250 orang tewas dan lebih dari 240 ribu kehilangan tempat tinggal akibat konflik antara penganut Budha dan Muslim di negara tersebut sejak Juni 2012.
Terkait KTT ASEAN di Brunei tersebut, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan kekerasan antar-masyarakat masih menjadi keprihatinan. Keketuaan ASEAN serta pemilihan umum pada 2015 "akan menjadi tonggak sangat penting bagi masa depan Myanmar," katanya.
"Penting bahwa negara-negara ASEAN serta negara-negara anggota PBB secara penuh mendukung Myanmar untuk berbuat lebih banyak lagi dalam transisi demokrasi ini," imbuh Ban.
Pemilu pada 2015 akan menjadi pengujian apakah militer benar-benar bersedia menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada sipil. Sementara Suu Kyi juga terlihat nyata mengincar kursi kepresidenan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika