REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemerintah Rusia tengah mengupayakan perluasan pengintaian internet dengan meminta para penyedia layanan internet untuk menyimpan secara temporer seluruh lalu lintas data dan menyerahkannya ke dinas intelijen.
Sesuai dengan ketentuan yang dirancang Kementerian Komunikasi, para penyedia jasa internet harus memasang sebuah perangkat yang akan merekam dan menyimpan seluruh lalu lintas internet dalam 12 jam terakhir dan membolehkan dinas keamanan mengakses data tersebut secara eksklusif.
Harian Kommersant melaporkan bahwa perintah Kementerian Komunikasi Rusia tersebut dirancang bersama Dinas Keamanan Federal (FSB). FSB merupakan pengganti KGB sejak era Soviet berakhir.
Jika mendapat persetujuan akhir pemerintah federal, peraturan tersebut akan berlaku mulai Juli tahun depan.
Perintah pengawasan internet tersebut meliputi wewenang FSB untuk mengakses data yang tersimpan selama 12 jam, termasuk nomor telepon, alamat protokol internet (IP), nama akun, aktivitas jejaring sosial, dan alamat surat elektronik.
Praktis hal tersebut akan memperluas akses yang telah dimiliki FSB sebelumnya yaitu komunikasi elektronik yang dilayani operator telepon seluler dan operator internet.
Kommersant mengutip surat yang dikirimkan operator ponsel nomor tiga terbesar di Rusia, Vimpelcom, kepada Kementerian Komunikasi terkait permintaan legalitas dan dasar hukum perintah yang akan dikeluarkan itu.
Kementerian Komunikasi Rusia dalam pernyataan tertulis kepada Reuters menjawab bahwa langkah tersebut diperlukan guna melindungi warga Rusia dari para pelaku kriminal dan teroris.
Vimpelcom menolak mengomentari surat yang mereka kirimkan sebelumnya. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Vimpelcom meminta surat perintah pengadilan yang mengizinkan adanya pengumpulan data pribadi untuk dinas keamanan.
Pemberlakukan rancangan peraturan tersebut nantinya akan menimbulkan biaya yang besar bagi operator telekomunikasi di Rusia karena pemerintah tidak mensubsidi biaya pembelian dan perawatan perangkat yang akan digunakan untuk pengawasan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika