REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- NATO, Senin (21/10) waktu setempat, menyetujui permintaan Libya untuk menjadi penasehat negara itu dalam upaya memperkuat pasukan keamananannya. NATO sepakat memberikan dukungan yang diperlukan oleh negara yang masih memiliki milisi kuat tersebut.

Masih terdapatnya sejumlah kelompok bersenjata kuat di negara itu telah memicu kekhawatiran jika Libya akan jatuh ke dalam anarki.

Perdana Menteri Libya, Ali Zeidan, meminta NATO untuk memberikan nasehat teknis dan membantu pelatihan pada bulan Mei. Aliansi itu kemudian mengirimkan ahlinya untuk melihat bagaimana mereka bisa membantu Libya.

Permohonan bantuan itu menjadi mendesak dengan penculikan singkat Zeidan oleh anggota milisi pada bulan ini.

Dua tahun setelah jatuhnya Muammar Gaddafi dalam suatu aksi pemberontakan yang terinspirasi oleh gerakan kebangkitan Arab, pemerintahan rapuh Libya menjadi lumpuh oleh pertikaian dan ketidakmampuan untuk melucuti mantan pejuang milisi di negara itu yang memperoleh senjata dari pemerintahan sebelumnya yang telah berlangsung selama empat dasawarsa itu.

"Sekutu telah setuju untuk menanggapi secara positif permintaan Perdana Menteri Libya agar NATO memberikan saran tentang pembangunan lembaga pertahanan di Libya," kata NATO dalam sebuah pernyataan.

Aliansi 28 negara itu menyatakan akan membentuk sebuah tim penasehat kecil untuk membantu Libya. Para pejabat NATO hanya memberikan sedikit penjelasan tentang misi itu atau berapa banyak penasihat yang akan terlibat .

Ikuti Whatsapp Channel Republika